Kehadiran Influencer Sebenarnya Menggerus Peran Menkominfo, KSP, Dan Jubir Presiden

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno/Net

Eksistensi kementerian/lembaga yang selama ini berperan sebagai pusat informasi dan komunikasi pemerintah bakal terancam dengan kehadiran influencer. 

Peringatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menanggapi pernyataan Jurubicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman yang menyebut influencer adalah ujung tombak demokrasi digital. 

Menurutnya, jika memang influencer menjadi ujung tombak, maka pemerintah perlu membuat gebrakan untuk memformalkan keberadaan mereka.

“Sekalipun dia harus mengambil jatah dari kementerian-kementerian yang selama ini menjadi jubir pemerintah," ujar Adi Prayitno saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/9). 

Andai hal itu tidak dilakukan, dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN Jakarta ini khawatir kementerian/lembaga terkait bakal tergerus dengan keberadaan influencer. 

"Kan secara tidak langsung sebenarnya influencer ini mengambil jatah atau perannya Menkominfo misalnya, terus KSP dan termasuk jubir sendiri gitu loh," bebernya. 

Lebih lanjut, Adi Prayitno menjelaskan mengapa influencer harus dilegalkan oleh pemerintah jika ingin dijadikan ujung tombak demokrasi digital.

Sebab, selama ini influencer bekerja bukan atas nama netralitas, melainkan atas nama kepentingan satu pihak yang membayarnya. 

Namun di sisi yang lain, influencer tidak bisa diketahui secara transparan sumber pendanaannya, tapi faktanya mereka dikucuri dana APBN oleh pemerintah hingga Rp 90,45 miliar. Sementara konten isu yang diangkat bukan atas nama kebenaran dan kepentingan rakyat, melainkan pemilik modal. 

"Jadi kalau memang influencer ini dibiayai oleh negara, ya secara tidak langsung negara membentuk satu divisi baru yang sifatnya informal tapi dia nyusu ke negara. Kalau memang begitu adanya ya sudah formal kan, enggak perlu malu-malu,” terangnya.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13