Kehadiran Dewan Moneter Sebuah Kemunduran, Mirip Era Orde Baru

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira/Net

Kehadiran Rancangan UU (RUU) Bank Indonesia (BI) yang saat ini masih digodok oleh DPR RI dinilai sebagai bentuk kemunduran.

Sebab, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 23/1999 tentang BI yang tengah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu akan menghadirkan Dewan Moneter yang bertugas untuk membantu pemerintah dan BI. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai kehadiran Dewan Moneter justru menunjukkan bahwa fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak berjalan optimal. 

"Konsep Dewan Moneter adalah sebuah kemunduran karena melihat KSSK tidak berjalan optimal koordinasinya,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (2/9).

“Artinya kan pembenahan KSSK yang di dalamnya sudah ada OJK, Kemenkeu, BI dan LPS ada pada sisi koordinasi," kata Bhima Yudhistira. 

Menurut Bhima, pemerintah tidak perlu membuat Dewan Moneter dengan mendorong RUU BI. Sebab, keberadaan Dewan Moneter ini hanya akan semakin mencengkramkan dominasi kekuasaan eksekutif dalam rangka mengontrol moneter.  

"Tidak perlu buat Dewan Moneter. Ini sih masalah ego sektoral dan dominasi eksekutif saja untuk kontrol moneter secara eksesif," tekannya. 

Lebih lanjut, Bhima menyatakan jika Dewan Moneter dihadirkan kembali, maka akan memiliki dampak kemunduran bagi institusi moneter itu sendiri.

Kondisi di mana Dewan Moneter akan mengontrol keuangan ini dinilainya mirip era Orde Baru (Orba). 

"Dampaknya pembentukan governance institusi moneter jadi mundur ke belakang. Balik ke orde baru. Pengambilan kebijakan moneter yang berbasiskan data driven bisa jadi political driven karena kontrol eksekutifnya over," demikian Bhima Yudhistira. 

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Saatnya Komnas HAM Diberi Kewenangan Seperti KPK
Politik

Saatnya Komnas HAM Diberi Ke..

16 Mei 2021 03:22
Kutuk Serangan Israel, Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Segera Bantu Rakyat Palestina
Politik

Kutuk Serangan Israel, Ketua..

16 Mei 2021 02:49
KAMI Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Nyata Bantu Palestina
Politik

KAMI Desak Pemerintah Lakuka..

16 Mei 2021 01:15
Sesalkan Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI: Pemerintah Harus Adil Dan Berpihak Kepada Buruh Lokal
Politik

Sesalkan Serbuan Tenaga Kerj..

16 Mei 2021 00:55
Guru Besar UGM Harap 75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Berjiwa Ksatria
Politik

Guru Besar UGM Harap 75 Pega..

15 Mei 2021 21:35
Korona Watch Apresiasi Ketua KPK Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK
Politik

Korona Watch Apresiasi Ketua..

15 Mei 2021 21:28
Peluang Capres 2024, Tidak Menutup Kemungkinan Nasib Ganjar Akan Sama Dengan Jokowi
Politik

Peluang Capres 2024, Tidak M..

15 Mei 2021 20:53
Kutuk Israel, Ini Delapan Langkah Politik Partai Ummat Bagi Palestina
Politik

Kutuk Israel, Ini Delapan La..

15 Mei 2021 20:40