KPU Yakin Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih Terpenuhi, Ini Alasannya

Dalam acara Ngobrol Bareng Cak Ulung bertema "Pilkada Serentak 2020 VS Covid-19" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Hasyim tak memungkiri pilkada yang digelar bersamaan dengan pandemi virus corona baru memungkinkan terjadinya penurunan angka partisipasi pemilih. 

"Jadi bahwa faktor adanya pandemi Covid-19 jadi faktor yang berpotensi menurunkan partisipasi pemilih itu iya," ujar Hasyim saat memberikan pemaparannya via aplikasi Zoom, Rabu (2/9). 

Potensi penurunan angka patisipasi pemilih sudah dilihat KPU sejak dua kali acara simulasi pencoblosan. 

Pertama, yang dilakukan di Kantor KPU Pusat, di Jakarta pada 22 Juli lalu yang hanya diikuti sebanyak 50 persen dari total pemilih yang didesain hadir sebanyak 500 orang. Kemudian kedua simulasi yang dilakukan di Indramayu pada 29 Agustus lalu. 

"Karena setidak-tidaknya bagi KPU dua simulasi kemarin, boleh dikatakan yang dikantor KPU kan dalam tanda kutip simulasi by design ya, pemilihnya itu memang orang kantor, pegawai. Itu saja yang hadir segitu ya (50 persen dari total)," ungkap Hasyim. 

"Kemudian yang di Indramayu boleh dikatakan mendekati riil, karena yang jadi pemilih memang warga setempat yang memang di daftar pemilih. Kurang lebihnya segitu (sama 50 persen yang hadir). Jadi bisa jadi karena faktor pandemi ini (ada potensi turun partispasi)," sambungnya. 

Kendati begitu, Hasyim mengaku kalau pihaknya masih yakin jumlah partispasi pemilih masih mencapai angka 77,5 persen dari total pemilih. Karena, dia berpandangan desain Pilkada Serentak yang berlangsung di 270 daerah memberikan animo bagi masyarakat untuk ikut memilih. 

"Faktor lain yang saya kira ada tidak adanya pandemi, itu pengaruhnya besar yaitu soal desain keserenatakan pemilu. Jadi ada kecenderungan kalau pemilu itu sifatnya nasional, artinya pada hari yang sama pencoblosan di seluruh wilayah di Indonesia, seperti pemilu 2019 kemarin, itu kecendrungannya partisipasi lebih tinggi dibanding pemilu lokal," tuturnya. 

"Boleh dikatakan teori itu tidak hanya berlaku di Indonesia. Teori tentang voting behaviour atau perilaku memilih ini berlaku juga di negara-negara demokrasi yang lain yang menggunakan pemilu sebagai instrumen pengisian jabatan," demikian Hasyim Asyari meyakini.