Bhima Yudhistira: Dewan Moneter Bentuk Abuse Of Power Fiskal Yang Kelewat Jauh

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira/Net

RMOL. Rancangan UU Bank Indonesia (RUU BI) yang tengah digodok oleh DPR RI terus menuai reaksi di kalangan masyarakat.

Sebab, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 23/1999 itu akan menjadi dasar pembentukan Dewan Moneter yang bertugas untuk membantu pemerintah dan BI.

Apalagi, lewat Perppu 1/2020 yang kini telah menjadi UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 saja, pemerintah telah mendapat ruang kewenangan yang luar biasa.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut kehadiran Dewan Moneter dalam RUU BI sebagai langkah offside yang dilakukan pemerintah.

"UU 2/2020 saja sudah offside. Ini dengan revisi BI dan Dewan Moneter adalah bentuk abuse of power fiskal yang kelewat jauh mau atur moneter segala," kata Bhima Yudhistira saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (2/9).

Atas dasar itu, menurut Bhima, jika Kemenkeu merasa belum cukup dengan UU 2/2020, maka itu hanya alasan semata bahwa kewenangan fiskal belum cukup.

"Alasannya Kemenkeu merasa Perppu yang telah disahkan menjadi UU 2/2020 belum cukup dalam hal wewenang fiskal," kata Bhima.

Lagi pula, sambungnya, konsep Dewan Moneter itu sendiri adalah sebuah kemunduran karena melihat KSSK tidak berjalan optimal koordinasinya.

"Tidak perlu buat Dewan Moneter. Ini sih masalah ego sektoral dan dominasi eksekutif aja untuk kontrol moneter secara eksesif," ujarnya.

Lebih lanjut, Bhima menyatakan bahwa jika Dewan Moneter dihadirkan kembali, maka akan memiliki dampak kemunduran bagi institusi moneter itu sendiri. Dengan adanya Dewan Moneter yang akan mengontrol keuangan ini seperti era orde baru (orba) dulu.

"Dampaknya pembentukan governance institusi moneter jadi mundur ke belakang. Balik ke orde baru. Pengambilan kebijakan moneter yang berbasiskan data driven bisa jadi political driven karena kontrol eksekutifnya over," demikian Bhima Yudhistira. 

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Berharap DPD Bersama Mahasiswa Dan Pemuda Sinergi Kawal Pembangunan Daerah
Politik

LaNyalla Berharap DPD Bersam..

23 April 2021 11:51
Hampir Kebobolan, Pimpinan Senator Minta Karantina 135 WNA India Diperpanjang Jadi 14 Hari
Politik

Hampir Kebobolan, Pimpinan S..

23 April 2021 11:47
Banyak Milenial Direkrut Teroris, GMNI: Program Deradikalisasi Hanya Berorientasi Proyek
Politik

Banyak Milenial Direkrut Ter..

23 April 2021 11:47
Azis Syamsuddin Diduga Fasilitasi Pertemuan Walikota Tanjung Balai Dan Penyidik KPK, Hensat: Nama Baik Parlemen Jadi Jelek
Politik

Azis Syamsuddin Diduga Fasil..

23 April 2021 11:20
Tidak Beretika Dan Permalukan DPR, Azis Syamsuddin Harus Diperoses MKD Dan Penegak Hukum
Politik

Tidak Beretika Dan Permaluka..

23 April 2021 10:33
Soal Wacana MLB, Elite PKB Lampung Masih Adem Ayem
Politik

Soal Wacana MLB, Elite PKB L..

23 April 2021 09:59
Puji Kerja Keras KPK, IPW: Mampukah Firli Seret Azis Ke Pengadilan Tipikor?
Politik

Puji Kerja Keras KPK, IPW: M..

23 April 2021 09:51
Periksa LKPJ Gubernur Aceh, Pansus DPRA Punya Waktu 30 Hari
Politik

Periksa LKPJ Gubernur Aceh, ..

23 April 2021 09:02