Satyo Purwanto: Pertamina Mau Untung Tapi Caranya Macam VOC, 'Malak Rakyat' Melulu

Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) seharusnya dipecat karena dianggap berusaha meraih keuntungan dengan cara memeras rakyat kecil.

Hal itu disampaikan Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi beberapa persoalan yang membelit Pertamina.

Menurut Satyo, pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas harga BBM bagi masyarakat, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 36/PUU-X/2012.

"Jika premium benar-benar disetop maka masyarakat akan dipaksa membeli pertamax dengan harga jualnya selalu disesuaikan dengan istilah keekonomian dan diatur oleh mekanisme pasar bukan pemerintah. Sehingga rencana penghapusan premium merupakan pelanggaran UUD 45 Bab XIV, Pasal 33 khususnya ayat 3," beber Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/9).

Selain itu, pernyataan Dirut Pertamina soal alasan penghapusan premium dan pertalite karena mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No 20/2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91, menurut Satyo, adalah misleading.

"Mengapa? Sebab yang menjadi objek Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 mengatakan 'bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat', bukan soal pengendalian dampak lingkungan," jelas Satyo.

"Begitu juga objek Putusan MK No 36/2012 menegaskan bukan soal dampak lingkungan yang dibahas, tapi soal penguasaan barang oleh negara yang berasal dari alam, maka produksi dan penjualannya dikontrol oleh negara," sambung Satyo.

Sehingga, mantan Sekjen Prodem ini menilai, menjual BBM dengan standar kesehatan dan lingkungan adalah bersifat mandatory. Tetapi menjualnya dengan mengacu kepada Mean Oil Platt Singapore (MOPS) atau dengan mekanisme pasar itu yang dilarang.

Padahal, selama ini Pertamina sudah melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Karena, masih kata Satyo, Pertamina selama ini menjual BBM dengan kualitas jelek ke masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Dirut Pertamina, Nicke saat Rapat dengan Komisi VII DPR.

"Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina ini mestinya sudah dipecat semua, mau untung tapi caranya macam VOC 'malak rakyat' melulu. Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Menteri ESDM (Arifin Tasrif) juga harusnya sudah dieliminasi karena menjadi pihak yang paling bertanggung jawab menempatkan orang-orang yang nggak kredibel dan menjalankan regulasi yang berkhianat pada Pancasila dan UUD 1945," pungkas Satyo.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Siang Ini, Kementerian LHK Akan Digeruduk Massa Tolak Kapitalisasi Taman Nasional Komodo
Politik

Siang Ini, Kementerian LHK A..

26 November 2020 06:21
Fadli Zon Bicara, Apresiasi Keputusan Edhy Mundur Dan Sindir KPK Soal Harun Masiku
Politik

Fadli Zon Bicara, Apresiasi ..

26 November 2020 05:42
Segera Atur Perayaan Natal, Menag Fachrul Razi: Yang Jelas Wajib Prokes
Politik

Segera Atur Perayaan Natal, ..

26 November 2020 04:14
Siap Buka Sekolah Tatap Muka, Nadiem Makarim: Tidak Ada Kantin, Ekskul Dan Olahraga
Politik

Siap Buka Sekolah Tatap Muka..

26 November 2020 03:58
Deklarasi SAKTI, Harapan Untuk Pelaut
Politik

Deklarasi SAKTI, Harapan Unt..

26 November 2020 03:39
Gelar Aksi, Komala Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Gempa Lombok
Politik

Gelar Aksi, Komala Desak KPK..

26 November 2020 01:58
Belum Diumumkam KPK, Jokowi Sudah Tunjuk Luhut Pandjaitan Gantikan Edhy Prabowo
Politik

Belum Diumumkam KPK, Jokowi ..

25 November 2020 23:21
Debat Cawalkot Makassar Soal Pajak, Appi Ingatkan Danny: Terpenting Ringankan Beban Dunia Usaha Di Masa Pandemi
Politik

Debat Cawalkot Makassar Soal..

25 November 2020 23:10