Stafsus: Yang Mengatakan Menteri ATR Tidak Ada Terobosan, Pasti Disorientasi, Otaknya Sakit Dikit!

Pasalnya, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil justru telah membentuk Tim Anti Mafia Tanah untuk mengatasi konflik agraria dan mafia tanah.

Karena itu, pernyataan Beathor Suryadi seperti pernyataan orang yang 'otaknya sedikit sakit' lantaran mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak sesuai apa yang dituduhkan.

Demikian ditegaskan Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (4/9). 

"Maka jika ada yang mengatakan tidak ada terobosan, pasti yang bilang itu disorientasi. Otaknya sakit dikit. Mungkin dia dulu pejabat tapi sekarang tidak menjabat lagi," kata Taufiqulhadi.

Dia lantas menegaskan bahwa saat ini semua kantor pertanahan sudah serba digital alias telah menerapkan sistem berbasis online. Sehingga aspek transapransi sekaligus memberantas potensi terjadinya pungutan liar (pungli), bisa diterapkan.

"Sekarang, semua kantor pertanahan sudah diterapkan digitalisasi (online). Ini dilakukan agar praktik pungli tidak terjadi lagi," tegas Taufiqulhadi, mantan anggota DPR dari Partai Nasdem ini.

"Dengan sistem ini, diharapkan tatap muka antara warga dan pejabat BPN tidak ada lagi. Dengan demikian akan meminimalisir praktek pemungutan uang tidak jelas," imbuhnya menambahkan.

Taufiqulhadi menambahkan, urusan konflik tanah terbanyak sejatinya bukan hanya di ranah BPN saja, tetapi ada juga di lembaga-lembaga lain seperti BUMN dan pengadilan.

"Jadi jika ada yang berpikir, sekiranya ada konflik tanah, 'dewa' penyelesaiannya adalah ATR/BPN, itu meleset jauh sekali," tekannya.

"Tugas Menteri adalah memastikan, anak buahnya untuk bekerja baik. Jika lahan tidak jelas, jangan segera diselesaikan. Jangan menyelesaikan urusan tanah  jika dibayar terlebih dahulu. Jika menunggu dibayar, maka mafia lebih banyak uang. Mafialah yang akan merajalela," demikian Taufiqulhadi melanjutkan.

Sebelumnya, mantan Staf KSP, Bambang 'Beathor' Suryadi mengkritik kinerja Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang dinilai gagal memberantas mafia pertanahan.

"Begitu banyak pejabat BPN terlibat dalam mafia perampasan tanah. Sementara Pak Menteri tidak mampu mencegah dan atau memberantasnya. Pak Menteri, bapak sudah tiga periode di Kementerian ATR/BPN ini dan tidak ada trobosan apapun untuk membela rakyat," ujar Bambang Suryadi dalam keterangannya, Kamis (3/9).