Taufiqulhadi: Salah Kalau Berpikir Kementerian ATR/BPN Adalah Dewa Penyelesaian Konflik Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil/Net

Kematian mantan Kepala BPN Kota Denpasar, Tri Nugraha (53) seperti mengabarkan bahwa masih ada mafia tanah di Indonesia.

Ia nekat bunuh diri di toilet lantai II Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Senin (31/8) sekitar pukul 19.40 Wita.

Tri Nugraha menjadi sorotan setelah menyandang status tersangka perkara tindak pidana gratifikasi pensertifikatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil pun dianggap gagal menjalankan tugasnya. Dia seperti gagal memberantas mafia pertanahan.

Sofyan juga disebut tidak menghadirkan terobosan di Kementerian ATR/BPN. Padahal, dia sudah tiga periode menempati jabatan yang sama.

Soal tudingan tersebut, staf khusus Kementerian ATR/BPN, Taufiqulhadi menyebutkan, tidak tepat jika adanya sengketa lahan hingga mafia tanah kemudian menjadi kesalahan penuh menteri ATR/BPN.

"Yang salah adalah orang berpikir Kementerian ATR/BPN itu adalah dewa penyelesaian konflik pertanahan," ujar Taufiqulhadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/9).

Tugas menteri, kata Taufiqulhadi, adalah memastikan bahwa anak buah di bawahnya bekerja baik untuk memberikan legalitas pada suatu lahan.

"Kementerian yang dipimpin oleh Bapak Sofyan Djalil ini hanya pemberi status legal terhadap sebuah lahan, baik lahan pemerintah, lahan perusahaan atau lahan rakyat," katanya.

Soal keberadaan mafia tanah, sambungnya, Kementerian ATR/BPN sudah membentuk tim pemberantas mafia tanah.

"Kementerian ATR/BPN di bawah Pak Sofyan sekarang membentuk tim anti mafia tanah. Para mafia dikejar kemana-mana. Tapi mafia itu terdiri orang-orang pintar semua. Tidak semua bisa diberantas," jelasnya.

Untuk membatasi ruang gerak mafia tanah, dia menyebutkan, bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan musyawarah atau bukan diselesaikan dengan uang untuk membayar tanah.

"Jika (lahan sengketa) dibayar terlebih dahulu atau jika menunggu dibayar, maka mafia lebih banyak uang. Mafialah yang akan merajalela," kata mantan anggota Komisi III DPR RI ini.

Sehingga, lanjutnya, dengan selaga upaya yang dilakukan itu tidak tepat juga jika Sofyan Djalil tidak memberikan terobosan baru dalam memaksimalkan kinerja Kementerian ATR/BPN.

"Maka jika ada yang mengatakan tidak ada terobosan, pasti yang bilang itu disorientasi," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Ketua MKD: Kami Akan Gelar Pleno 18 Mei Untuk Bahas Azis Syamsuddin
Politik

Ketua MKD: Kami Akan Gelar P..

16 Mei 2021 17:56
Mal Dibuka Tapi Ziarah Dilarang, PKS: Memang Debatable, Tinggal Cara Pandangnya Saja
Politik

Mal Dibuka Tapi Ziarah Dilar..

16 Mei 2021 17:37
Kalangan Milenial Apresiasi Sikap Puan Maharani Yang Minta Kedatangan WNA Ditunda
Politik

Kalangan Milenial Apresiasi ..

16 Mei 2021 17:32
PKS Nyatakan Lima Sikap Perihal Kekerasan Israel Terhadap Rakyat Palestina
Politik

PKS Nyatakan Lima Sikap Peri..

16 Mei 2021 17:19
Eddy Soeparno Minta Pemprov Jabar Bersiap Hadapi Gelombang Covid-19
Politik

Eddy Soeparno Minta Pemprov ..

16 Mei 2021 16:57
Belajar Dari Tragedi Kedung Ombo, Ketua DPD Minta SOP Keselamatan Objek Wisata Ditingkatkan
Politik

Belajar Dari Tragedi Kedung ..

16 Mei 2021 16:11
Ziarah Kubur Dilarang Tapi Ancol Membludak, Ketum PKB: Kebijakan Jangan Mengorbankan Rakyat!
Politik

Ziarah Kubur Dilarang Tapi A..

16 Mei 2021 14:14
Novel Baswedan Dinilai Berlebihan Sebut TWK Upaya Terakhir Matikan KPK
Politik

Novel Baswedan Dinilai Berle..

16 Mei 2021 14:06