Taufiqulhadi: Salah Kalau Berpikir Kementerian ATR/BPN Adalah Dewa Penyelesaian Konflik Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil/Net

Kematian mantan Kepala BPN Kota Denpasar, Tri Nugraha (53) seperti mengabarkan bahwa masih ada mafia tanah di Indonesia.

Ia nekat bunuh diri di toilet lantai II Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Senin (31/8) sekitar pukul 19.40 Wita.

Tri Nugraha menjadi sorotan setelah menyandang status tersangka perkara tindak pidana gratifikasi pensertifikatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil pun dianggap gagal menjalankan tugasnya. Dia seperti gagal memberantas mafia pertanahan.

Sofyan juga disebut tidak menghadirkan terobosan di Kementerian ATR/BPN. Padahal, dia sudah tiga periode menempati jabatan yang sama.

Soal tudingan tersebut, staf khusus Kementerian ATR/BPN, Taufiqulhadi menyebutkan, tidak tepat jika adanya sengketa lahan hingga mafia tanah kemudian menjadi kesalahan penuh menteri ATR/BPN.

"Yang salah adalah orang berpikir Kementerian ATR/BPN itu adalah dewa penyelesaian konflik pertanahan," ujar Taufiqulhadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/9).

Tugas menteri, kata Taufiqulhadi, adalah memastikan bahwa anak buah di bawahnya bekerja baik untuk memberikan legalitas pada suatu lahan.

"Kementerian yang dipimpin oleh Bapak Sofyan Djalil ini hanya pemberi status legal terhadap sebuah lahan, baik lahan pemerintah, lahan perusahaan atau lahan rakyat," katanya.

Soal keberadaan mafia tanah, sambungnya, Kementerian ATR/BPN sudah membentuk tim pemberantas mafia tanah.

"Kementerian ATR/BPN di bawah Pak Sofyan sekarang membentuk tim anti mafia tanah. Para mafia dikejar kemana-mana. Tapi mafia itu terdiri orang-orang pintar semua. Tidak semua bisa diberantas," jelasnya.

Untuk membatasi ruang gerak mafia tanah, dia menyebutkan, bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan musyawarah atau bukan diselesaikan dengan uang untuk membayar tanah.

"Jika (lahan sengketa) dibayar terlebih dahulu atau jika menunggu dibayar, maka mafia lebih banyak uang. Mafialah yang akan merajalela," kata mantan anggota Komisi III DPR RI ini.

Sehingga, lanjutnya, dengan selaga upaya yang dilakukan itu tidak tepat juga jika Sofyan Djalil tidak memberikan terobosan baru dalam memaksimalkan kinerja Kementerian ATR/BPN.

"Maka jika ada yang mengatakan tidak ada terobosan, pasti yang bilang itu disorientasi," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25