Gugatan RR Jadi Pertaruhan MK, Pakar Hukum Tata Negara: Masih Bermain-main?

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis/Net

Untuk kesekian kalinya Mahkamah Konstitusi (MK) diuji oleh gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold/PT Pilpres).

Gugatan PT Pilpres yang terbaru diajukan oleh Begawan Ekonomi. DR Rizal Ramli, yang menilai aturan yang ada di dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu tersebut telah merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Pandangan yang sama disampaikan Margarito Kamis. Pakar Hukum Tata Negara ini menyatakan proses pencalonan presiden di pemilu yang diatur di Pasal 6A UUD 1945 tidak menyebutkan PT Pilpres sebesar 20 persen. Justru yang ada adalah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi siapapun orang menjadi capres.

"Konstitusi itu tidak memberikan tempat kepada presidential threshold. Baik dalam perdebatan di BP MPR pada waktu itu atau saat bikin pasal 6A itu, maupun di dalam pasalnya sendiri, 6A itu. Tidak ada sama sekali pikiran untuk adanya presidential threshold," ujar Margarito saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/9).

Oleh karena itu secara pribadi Margarito menilai PT Pilpres tidak masuk akal. Sehingga, gugatan JR yang dilayangkan Rizal Ramli (RR) menjadi pertaruhan peran MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

"Dari dulu saya tidak pernah mau itu, barang satu itu (PT Pilpres). Karena bagi saya itu akal-akalan, tidak bisa dinalar," ungkapnya.

"Saya setuju dengan Pak RR. Sekarang taruhan bagi Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi masih bermain-main, ataukah berpihak pada barang busuk ini?" demikian Margarito.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Siang Malam, Pembantunya Sibuk Bisnis Dan Berpolitik
Politik

Ketua JoMan: Jokowi Kerja Si..

20 Oktober 2020 12:48
Sambut Baik Pedoman Indo-Pasifik Jerman, Menko Luhut Ajak Investor Jadikan Indonesia Hub Manufaktur
Politik

Sambut Baik Pedoman Indo-Pas..

20 Oktober 2020 12:34
Benarkan Akan Ditangkap, Ahmad Yani: Saya Tanya Apa Salahnya, Mereka Nggak Bisa Jawab
Politik

Benarkan Akan Ditangkap, Ahm..

20 Oktober 2020 12:17
PSBB Ketat Dianggap Bikin Pemulihan Ekonomi Tertahan, Gerindra DKI: Setiap Kebijakan Pasti Memiliki Dampak
Politik

PSBB Ketat Dianggap Bikin Pe..

20 Oktober 2020 11:57
Partai Golkar Galakkan Gerakan 3M Di Perayaan HUT Ke-56
Politik

Partai Golkar Galakkan Gerak..

20 Oktober 2020 11:55
Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kegigihan Pemerintah Mendapatkan Vaksin
Politik

Pemuda Muhammadiyah Apresias..

20 Oktober 2020 11:40
Mau Uang Secepat Kilat? Jokowi Disarankan Jalankan UU MLA Bukan Omnisbus Law
Politik

Mau Uang Secepat Kilat? Joko..

20 Oktober 2020 11:37
Penilaian Mardani, Penegakan Hukum Era Jokowi Jauh Dari Harapan
Politik

Penilaian Mardani, Penegakan..

20 Oktober 2020 10:57