Jelang Pilkada Serentak, MUI Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Yang Kuat, Amanah Dan Bermoral

Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF/Net

Perhelatan Pilkada Serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota sudah memasuki tahapan pendaftaran kandidat.

Sebelum menyalurkan hak pilih pada 9 Desember mendatang, MAjelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang bermoral.

“Yang menentukan mereka jadi pemimpin adalah kita. Masyarakat harus didorong memilih pemimpin, kalau umat Islam, ya sesuai dengan pedoman Al Quran dan sunnah. Dari segi kapasitas, dari kepribadiannya, moralnya,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF kepada wartawan, Minggu (6/9).

Seruan Hasanuddin selaras dengan Peraturan KPU RI 1/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU 3/2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam pasal 4 ayat 1 huruf j disebutkan bahwa WNI dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Di antara, perbuatan tercela yaitu berjudi, mabuk, terlibat kasus korupsi, narkoba dan berzina. Isu moral itu pun sempat mengganjal sejumlah calon kepala daerah dalam perhelatan Pilkada.

Pada Pilkada 2018, Azwar Anas yang kala itu hendak maju sebagai cagub Jawa Timur terpaksa mengembalikan mandat sebagai calon wakil gubernur ke PDIP untuk berpasangan dengan calon gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, dari PKB. Pengunduran diri Azwar Anas itu terjadi setelah beredarnya foto mesum yang mirip dia.

Skandal serupa juga pernah menimpa, bupati dan wakil bupati Pekalongan Siti Qomariyah dan Wahyudi Pontjo Nugroho yang tersandung kasus foto mesum. Foto syur mirip keduanya beredar lewat jejaring sosial. Namun, keduanya membantah.

Selain itu, ada sejumlah calon kepala daerah yang berstatus tersangka seperti calon wakil bupati OKU Johan Anuar dan calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi meski belum berstatus tersangka.

Jelang pilkada 2020 isu skandal video dan korupsi juga mencuat di daerah Jawa Timur.

Agar kejadian serupa tak terulang, dikatakan Hasanuddin, MUI mendorong KPU tak mudah meloloskan para bakal calon kepala daerah. Selain kelengkapan administratif, prinsip moral harus dikedepankan karena menyangkut integritas calon pemimpin.

Apalagi aturan tentang moral sudah termaktub dalam peraturan KPU tentang syarat calon kepala daerah. Publik pun harus menjalankan fungsi kontrol dengan pro aktif melapor ke KPU rekam jejak tak beres para kandidat.

“Cuma masalahnya KPU itu kan terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Pancasila ini kan seperti apa. Apakah termasuk kalau ada bukti misalnya atau laporan masyarakat,” katanya.

Ihwal pedoman memilih calon kepala daerah agar tak salah pilih, Hasanuddin menjelaskan, agama telah memberi petunjuk jelas. Seorang pemimpin dalam Islam disyaratkan figur yang al qawiyyu (kuat) dan al amin (amanah).

“Dia kuat dan amanah. Kuat dari sisi apa? Ya kuat dari sisi segi mental fisik, segala macamnya dan juga yang penting amanahnya itu. Amanah itu kan menyangkut moral. Salah satu prinsip utama amanah itu adalah moral,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13