Pilkada Kegiatan Super Agresif Yang Bisa Memperparah Kasus Covid-19

Direktur Center for Media & Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan perkembangan Covid-19 di dalam negeri yang masih tinggi seharusnya bukan waktu yang tetap untuk melaksanakan pesta demokrasi di 270 daerah. 

Pemerintah, menurutnya, terlihat memaksakan diri untuk supaya pilkada bisa terlaksana, tanpa melihat dampak yang akan meningkatkan perkembangan kasus positif Covid-19.

"Pilkada adalah kegiatan super agresif. Ini tidak disadari oleh pemerintah dan terus dengan otoritasnya yang semakin menumpuk berdasarkan UU darurat terus memaksakan kehendak," ujar Wijayanto dalam tulisannya yang berjudul 'Menjerumuskan Rakyat via Pilkada', yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/9).

Kesan memaksa penyelenggaraan pilkada, menurut Wijayanto, bisa dilihat dari kegagalan pemerintah menangani Covid-19 yang sejak pertama masuk Indonesia tidak dilakukan dengan cepat. 

"Pemerintah telah kehilangan momentum awal yang baik untuk mengendalikan pandemi ketika Covid-19 masih belum berkembang. Golden time pada bulan Maret, April, dan Mei hilang ketika pemerintah terus mengelak, bersikap anti sains, komunikasi buruk sehingga tidak bisa mengendalikannya," tuturnya. 

Semestinya mengobati pandemi bisa dilakukan pada kesempatan kedua. Meskipun diperlukan usaha dan sumberdaya yang lebih berat.

“Tetapi pada kesempatan ini justru membuat keadaan semakin parah dengan menggelar pilkada, yang sulit terkendali," demikian Wijayanto.