Banyak Cakada Langgar Protokol Kesehatan, Nasir Djamil: Jangan Sampai Pilkada Jadi Monster Ganas Covid-19

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net

Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah (cakada) di Pilkada Serentak 2020 pada akhir pekan lalu memunculkan ancaman tersendiri. Pasalnya, banyak cakada yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan diri ke KPU daerah. Apalagi, kemudian diketahui ada 37 cakada yang positif terinfeksi virus corona baru (Covid-19).

Kondisi ini pun dikecam oleh banyak anggota DPR RI yang kemudian meminta pemerintah mempertegas aturan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini.

Bahkan, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, telah lama mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian penuh terhadap ancaman penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini.

“Sejak jauh hari saya sudah ingatkan. Jangan sampai pilkada yang serentak pada Desember 2020 ini, menjadi monster ganas Covid-19 yang memangsa warga dan para kontestan pilkada,” kata Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, keputusan pemerintah untuk mengagendakan Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang merupakan keputusan yang berani.

“Karena itu, pemerintah diharapkan juga berani dengan tegas dan konsiten, untuk menjamin dan memastikan bahwa protokol kesehatan berupa menjaga jarak pribadi dan secara sosial, serta memakai masker bisa terwujud di lapangan,” tegasnya.

Menurutnya, jika pemerintah tidak mampu mendisiplinkan masyarakat, itu sama artinya pemerintah telah menjerumuskan rakyatnya sendiri ke dalam kubangan Covid-19.

“Apalagi menurut KPU saat ini ada 37 cakada yang positif Covid-19. Lalu bagaimana nasib keluarga dan tim suksesnya? Aparatur pemerintah dan penyelenggara pilkada harus mencegah horor corona dalam pesta rakyat tersebut,” tegasnya.

Politikus asal Aceh ini pun berharap pemerintah mampu menjaga keselamatan jiwa rakyat Indonesia dalam Pilkada 2020 nanti. Bukan hanya sekadar ingin memulihkan ekonomi dengan mengundang kerumunan.

“Jangan karena ini menggairahkan ekonomi, lalu kita mengabaikan keselamatan jiwa rakyat kita sendiri. Kalau mau jujur, tak ada kepala daerah pun rakyat juga bisa hidup. Makanya pernah ada istilah 'auto pilot' yang ditujukan kepada pemerintah. Keselamatan rakyat harus menjadi garansi dan yang utama, bukan pilkada,” tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13