Izinkan Penanganan Covid-19 Diaudit, Ini Pesan Presiden Jokowi Untuk BPK

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam acara kick of meeting pemeriksaan pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

"Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," ujar Jokowi saat memberikan sambutan.

Kondisi pandemi yang berdampak kepada kesehatan dan ekonomi masyarakat ini, diyakini Jokowi bisa segera pulih. Namun, katanya, pemerintah memerlukan cara-cara yang tidak biasa untuk bergerak cepat menuntaskan permasalahan yang saat ini ada.

"Semua itu harus dilakukan secara extraordinary, cara yang tidak seperti biasanya, tidak standar. Semua harus dilakukan dengan cara yang cepat, dengan prosedur yang sederhana demi keselamatan masyarakat,"ungkap Jokowi.

"Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit-belit yang kita buat sendiri. Yang sudah waktunya harus kita rombak," sambungnya.

Bagi Jokowi, hal itu bisa tercapai dengan pemahaman yang satu frekuensi bahwa Indonesia memang dalam kondisi krisis.

"Seperti juga kondisi dunia pada umumnya, kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini. Pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur. Agar semua permasalahan bisa ditangani secara cepat, tepat sasaran, dan efisien," katanya.

Oleh karena itu, mantan Walikota Solo ini mengajak BPK untuk menyamakan frekuensi bersama seluruh jajaran pemerintahan, yang sudah ia perintahkan untuk selalu mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan inovasi dalam menangani kondisi krisis saat ini.

"Kami menyambut baik upaya BPK ini dan bersama-sama menyamakan frekuensi dalam rangka sama-sama temukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan masyarakat, memulihkan perekonomian, bahkan melakukan lompatan kemajuan," tuturnya.

"Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara," demikian Joko Widodo.