Natalius Pigai: Mahfud MD Harus Minta Maaf Kepada Rakyat Atau Mundur Demi Rakyat!

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD/RMOL

Kritikan keras disampaikan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai terkait dengan pernyataan yang menyebut tidak ada jalan hukum maupun konstitusi yang melarang praktik nepotisme dalam gelaran Pilkada.

Pernyataan kontroversial tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam diskusi daring bertajuk 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9).

Menurut Natalius Pigai, pernyataan Mahfud salah kaprah. Ia pun meminta kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut meletakkan jabatannya sebagai menteri presiden Joko Widodo.

"Anda (Mahfud) tidak perlu takut, cuma saya minta anda minta maaf ke rakyat Indonesia atau lebih bagus mundur demi rakyat," tegas Natalius Pigai dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (8/9).

Bukan tanpa alasan tuntutan tersebut ia sampaikan. Pigai pun meminta kepada Mahfud untuk kembali membaca TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjelaskan secara gamblang soal pelarangan praktik KKN.

Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kemudian, kata Pigai, hal itu ditegaskan dalam ayat (2) di mana untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lalu, dalam Pasal 3 ayat (1) untuk menghindarkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Kembali ditegaskan dalam ayat (2), pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat.

Sementara ayat (3) berbunyi, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.

"Lalu dalam Pasal 4, dengan tegas menyebutkan bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta atah konglomerat," tandas Pigai.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58