"Kementerian BUMN segera ambil sikap untuk menyelamatkan atau membubarkan sekalian,†kata anggota Komisi VI DPR RI, Mohammad Toha kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).
Tunggakan gaji yang dikabarkan terjadi selama tujuh bulan tersebut tentu menjadi hal yang miris. Sebab, PT INTI merupakan perusahaan yang mengedepankan teknologi, di mana hal itu penting di era industri 4.0 seperti saat ini.
“Untuk PT INTI, seharusnya diisi oleh orang-orang profesional karena kaitannya dengan industri strategis yang rumit dan canggih, yang potensinya seharusnya besar untuk maju. Tapi kok malah hampir
collapse,†jelas politisi PKB ini.
Oleh karenanya, evaluasi menjadi hal wajib dilakukan Menteri Erick. Bagi Toha, persoalan ini tak bisa hanya sekadar melakukan perombakan struktur manajemen.
“Mengganti komisaris atau direktur pun tidak menyelesaikan masalah. Perlu ada penelitian lebih dalam terhadap
roadmap, operasional, manajemen, struktur remunerasi, program dan budaya di perusahaan tersebut,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.