Presidential Threshold 20 Persen Membuat Harga Kursi Presiden Mahal

Pakar hukum tata negara, Refly Harun saat jadi narasumber di acara Ngobrol bareng Ruslan/Repro

Pakar hukum tata negara Refly Harun menjelaskan alasan di balik gugatan Presidential Thereshold (PT) atau ambang batas partai politik sebesar 20 persen agar bisa mengajukan calon presiden.

Dalam acara program talkshow “Ngobrol Bareng Bang Ruslan” bertajuk “Presidential Threshold Kejahatan Politik” yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9), Refly menegaskan dengan adanya PT 20 persen membuat “kursi” di setiap jabatan politik seperti Walikota, Gubernur hingga Presiden jadi mahal.

“Karena kursi mahal, orang harus membeli. Dan itu sudah rahasia umum,” kata Refly.

Oleh karena itu, kata Refly, pada saat itu Rizal Ramli pernah mengungkapkan ditawari oleh partai politik ditawari untuk menjadi calon presiden (Capres) pada 2014 namun dengan syarat 300 miliar untuk masing-masing partai politik agar sampai kuota 20 persen sehingga bisa mencalonkan.

“Darimana duitnya, kecuali para cukong yang membiayai, atau presiden yang kaya raya sekali. Kalau lihat profil pak Jokowi kan gak mungkin juga bisa bayar sebesar itu,” ungkap Refly.

Dengan adanya PT 20 persen, menjadi ajang jual beli perahu. Dimana parpol menyediakan dirinya untuk ditumpangi kandidat namun patokan tarifnya sangat mahal. Refly menduga, untuk ongkos kendaraan parpol bisa mengusung calon nilainya pada Pilpres 2024 yang akan datang sudah mencapai triliunan rupiah.

“Apa itu yang kita inginkan dalam demokrasi yang bermartabat?” demikian Refly.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Politisi PDIP: Harus Diakui Janji Jokowi Soal Lapangan Kerja Belum Memuaskan Semua Pihak
Politik

Politisi PDIP: Harus Diakui ..

21 Oktober 2020 18:12
Survei Indokator: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah Jokowi Per September Capai 66 Persen
Politik

Survei Indokator: Tingkat Ke..

21 Oktober 2020 18:07
Bertemu Jokowi Di Istana, PP Muhammadiyah Usul UU Ciptaker Ditunda
Politik

Bertemu Jokowi Di Istana, PP..

21 Oktober 2020 17:54
Menurut Ace Hasan, Kebijakan Jokowi-Maruf Terbitkan Perppu Pastikan Penanganan Covid-19 Efektif
Politik

Menurut Ace Hasan, Kebijakan..

21 Oktober 2020 17:45
Dua Mantan Menteri Jokowi Kopdar, Kangen-kangenan Hingga Diskusi Ringan Soal Bangsa
Politik

Dua Mantan Menteri Jokowi Ko..

21 Oktober 2020 17:26
Relawan: Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Rusak, Harus Segera Reshuffle Menteri
Politik

Relawan: Periode Kedua Pemer..

21 Oktober 2020 17:19
HUT Ke 56 Golkar, Kepala Daerah Yakin Teknologi Digital Beri Kemudahan Pelayanan Publik
Politik

HUT Ke 56 Golkar, Kepala Dae..

21 Oktober 2020 16:45
Komisi IX DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan Karena Pakai Uang Rakyat
Politik

Komisi IX DPR: Vaksinasi Cov..

21 Oktober 2020 16:42