Pilpres Yang Tak Direcoki Cukong Dimulai Dari Penghapusan Presidential Threshold

Pakar hukum tata negara Refly Harun/Net

Judicial review atas ambang batas pencalonan presiden merupakan bentuk perjuangan nilai-nilai demokrasi. Presidential threshold yang kini dipatok 20 persen harus dihilangkan, sehingga banyak alternatif yang muncul di pilpres.

Begitu maksud dari pakar hukum tata negara Refly Harun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar PT presiden dihilangkan.

“Karena yang dipertimbangkan adalah value (nilai), maka saya melihat bahwa harus ada orang yang memperjuangkan nilai. Nah nilai itu salah satunya adalah nilai demokratis,” kata Refly saat acara “Obrolan Bareng Bang Ruslan” bertajuk “Presidential Threshold Kejahatan Politik” yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9).

Dengan tidak adanya ambang batas pencalonan alias nol persen, Refly yakin bakal tercipta fair competition, di mana setiap partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan presiden dan calon-calon potensial yang tidak tersandera dengan partai politik dapat bertarung. 

Menurut Refly, adanya PT sebesar 20 persen, partai politik memposisikan diri mereka sebagai perahu yang bisa dijadikan tumpangan dengan ongkos yang lebih mahal, ditambah PT 20 persen menyuburkan cukong-cukong dan oligarki politik.

“Pemilu yang jurdil (jujur dan adil), pemilu yang tidak direcokin para cukong, harus dimulai dengan penghapusan PT,” demikian Refly. 

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Desy Ratnasari: Bukan Hanya Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik Wajib Dilakukan Semua Lembaga
Politik

Desy Ratnasari: Bukan Hanya ..

20 Oktober 2020 03:36
Milad 3 Tahun Bang Japar, Fahira Idris Ajak Masyarakat Giatkan Kolaborasi Hadapi Pandemi
Politik

Milad 3 Tahun Bang Japar, Fa..

20 Oktober 2020 01:46
Jelang HUT Ke-56, Partai Golkar Gelar Renungan Dan Doa Bersama Di TMP Kalibata
Politik

Jelang HUT Ke-56, Partai Gol..

19 Oktober 2020 23:07
DPR Ajak Masyarakat Pandang Covid-19 Sebagai Keprihatinan Bersama
Politik

DPR Ajak Masyarakat Pandang ..

19 Oktober 2020 22:41
Bamsoet: Yang Baik Dari Pemerintahan Jokowi-Maruf Tinggal Disinkronkan
Politik

Bamsoet: Yang Baik Dari Peme..

19 Oktober 2020 22:13
6 Catatan Relawan: Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Sangat Buruk
Politik

6 Catatan Relawan: Pemerinta..

19 Oktober 2020 21:30
Dewan Kehormatan PWI: Wartawan Harus Jaga Jarak Saat Kontestasi Pilkada 2020
Politik

Dewan Kehormatan PWI: Wartaw..

19 Oktober 2020 21:24
Pimpinan MPR Siap Fasilitasi Rakyat Papua Bertemu Presiden Jokowi Bahas Otonomi Khusus
Politik

Pimpinan MPR Siap Fasilitasi..

19 Oktober 2020 21:07