Begitu kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas dalam diskusi virtual LHKP bertajuk "Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggalâ€, Rabu (9/9).
"Pimpinan Pusat (Muhammadiyah) mengidentifikasi sejumlah problem, yaitu problem terkait penyehatan demokrasi. Demokrasi kita bukan saja sedang sakit tapi semakin sakit, semakin terpental, semakin mengalami krisis jiwa," ujarnya saat memberi pemaparan.
Demokrasi Indonesia yang sakit, menurut mantan Ketua Komisi Yudisial ini, ditandai dengan munculnya calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 yang berbasis politik dinasti.
"Beberapa waktu yang lalu kami sudah sering menyampaikan ke publik, dan dinasti politik ini justru dipelopori oleh pejabat elite di Istana sana yang sedang menjabat tentunya," ungkapnya.
Secara pribadi, Busyro memandang dinasti politik tidak akan menjadi persoalan yang begitu rumit jika seorang elite politik yang mendorong keluarganya maju pilkada tidak sedang menjabat di pemerintahan.
Namun fakta yang ada sekarang ini, banyak penguasa yang menjabat di pemerintahan mendukung keluarganya dengan kasat mata mempertontonkan ke hadapan masyarakat luas. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada struktur kekuasaan di pemerintahan.
“Apabila terpilih, itu akan ada hubungan struktural fungsional antara kepala daearahnya yang terpilih yang keluarganya itu, dengan orang tua kandungnya yang sedang memimpin sebuah struktur kekuasaan di tingkat pusat," ungkapnya.
"Nah inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan yang memprihatinkan," demikian mantan pimpinan KPK itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sistem demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai semakin berpenyakit. Hal ini ditandai dengan para calon kepala daerah yang muncul karena dinasti. 
BERITA TERKAIT: