KPK Minta Data Penerima SBU Dipadankan Dengan SPT Pajak Yang Dilaporkan Perusahaan

KPK meminta Kemenaker memadankan data SBU yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan SPT yang dilaporkan perusahaan/Repro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima Subsidi Biaya Upah (SBU) Rp 600 ribu per bulan bagi pekerja atau buruh yang bergaji di bawah Rp 5 juta dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak perusahaan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menemui pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Rabu (9/9).

"Nah tadi kita sampaikan, ini (SBU) harus dipadankan dengan surat pemberitahuan tahunan, yaitu dokumen pajak. Apakah benar laporan pajak oleh perusahaan itu upahnya di bawah Rp 5 juta. Ini tadi kita sampaikan supaya data itu dipadankan," ujar Alex saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).

Karena, kata Alex, penerima bantuan tersebut diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Di mana data tersebut berasal dari perusahaan yang melaporkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap perusahaan harus melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, jadi basisnya dari sana. Apakah itu pasti valid mereka yang terdata sebanyak 15 juta itu upahnya di bawah Rp 5 juta?" kata Alex.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Azis Syamsuddin Akan Lapor Mendagri Soal Kekosongan Jabatan Wagub Aceh
Politik

Azis Syamsuddin Akan Lapor M..

23 November 2020 17:48
Pangdam Jaya Akan Ambil Tindakan Tegas Jika Ada Yang Nekat Gelar Reuni 212
Politik

Pangdam Jaya Akan Ambil Tind..

23 November 2020 17:48
Marwan Jafar: Buang-buang Energi, Hentikan Kegaduhan Nasional
Politik

Marwan Jafar: Buang-buang En..

23 November 2020 17:37
Pangdam Jaya Usul FPI Dibubarkan, Sekjen PKS: Aneh, Offside Kalau Dia Yang Bicara
Politik

Pangdam Jaya Usul FPI Dibuba..

23 November 2020 17:00
Soal Wakil Menteri Perhubungan, Aziz Syamsuddin: Kita Ikut Saja, Itu Kewenangan Presiden
Politik

Soal Wakil Menteri Perhubung..

23 November 2020 16:40
FSB: Perlu Sosok Negarawan Hentikan Kegaduhan Nasional
Politik

FSB: Perlu Sosok Negarawan H..

23 November 2020 16:38
Surya Paloh Positif Covid-19, Politikus Nasdem: InsyaAllah Bisa Disembuhkan, Mohon Doanya
Politik

Surya Paloh Positif Covid-19..

23 November 2020 16:36
Sekjen PKS: Habib Rizieq Bagus Di Ormas Saja, Badannya Lebih Leluasa
Politik

Sekjen PKS: Habib Rizieq Bag..

23 November 2020 16:21