Asmapi Desak MUI Segera Tentukan Panglima Masiroh Kubro

Begitu tegas Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (Asmapi) Edy Mulyadi saat berkunjung ke Kantor MUI, Rabu (9/9).

Masiroh kubro sempat disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar. Dia tegas menyebut bahwa berdasarkan maklumat MUI pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan, bukan ditunda. Jika tidak dilakukan maka akan dilakukan aksi besar-besaran.

Edy Mulyadi meminta MUI untuk segera menentukan waktu masiroh kubro tersebut sekaligus menetapkan siapa panglimanya. Dia tidak ingin maklumat MUI dianggap sebatas bluffing atau gertak sambal oleh pemerintah

Edy Mulyadi juga menjelaskan bahwa umat sudah tidak sabar untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Sebab, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam sudah terlampaui banyak.

"Pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal 2 di UUD 1945,” ujarnya.

“Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU 2/2020 tentang Covid-19. Selain itu, juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus law. Semua itu tidak bisa dibiarkan,” sambung Edy Mulyadi.

Menurutnya, jika MUI terus menunda-nunda penetapan masiroh kubro dan panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan ummt yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.

Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli yang menemui Asmapi mengurai bahwa sikap MUI terhadap RUU HIP dan RUU BPIP sudah jelas, yaitu tidak ada kompromi dan MUI menolak total.

Sementara mengenai masiroh kubro, Najamuddin mengurai bahwa MUI sudah lima kali menggelar rapat khusus. Namun belum terjadi suara yang bulat.

“Jadi, mohon sabarlah sedikit. Tunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada kepastian. Insya Allah," pungkasnya.