Jokowi Cuma Jadi Guyonan Publik Kalau Marah-marah Tapi Tidak Berani Reshuffle

Presiden Joko Widodo saat mengungkapkan kekesalannya beberapa waktu lalu terkait penyerapan anggaran Covid-19 yang belum maksimal/Repro

Ancaman reshuffle yang sempat disampaikan Presiden Joko Widodo di akhir Juni lalu hingga kini belum tampak direalisasi. Padahal, sejumlah menteri kerap disorot publik karena kinerjanya yang dinilai buruk.

Menurut Director Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, gejala kurang kondusif di internal kabinet sudah terlihat jelas di periode kedua Presiden Joko Widodo ini. Bahkan beberapa menteri baru-baru ini kembali berpolemik.

Sebut saja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang memberi restu pemberian staf ahli bagi direksi yang jelas-jelas berlawanan dengan Surat Edaran (SE) menteri terdahulu, yakni Dahlan Iskan. Belum lagi Menteri Agama Fachrul Razi yang membuat publik bereaksi terkait sertifikasi ulama.

Kondisi ini, kata Igor, sejatinya sudah cukup bagi presiden merealisasikan kemarahannya beberapa waktu lalu untuk merombak kabinet bila ingin pemerintahannnya berjalan baik. Selain itu, reshuffle juga perlu dilakukan agar kepala negara benar-benar mendapat atensi dari para bawahannya.

"Lebih baik presiden segera lakukan reshuffle daripada marah-marah lagi. Jangan cuma membubarkan lembaga negara ecek-ecek, tetapi nantu ujungnya marah-marah lagi," kata Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/9).

Hal ini merujuk pada keputusan presiden beberapa waktu lalu yang lebih memilih membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite resmi. Pembubaran tersebut tercantum dalam Pasal 19 Perpres 82/2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.

Presiden, jelasnya, punya hak prerogratif yang tak hanya melekat pada presiden, melainkan juga menyangkut kewibawaannya dalam sistem politik presidensial.

"Jika tidak ada reshuffle, mendingan enggak perlu marah karena bisa jadi bahan guyonan di publik. Dalam perspektif budaya Jawa, seorang  pemimpin yang sering mempertontonkan emosi kemarahan di depan umum bisa dimaknai telah menunjukkan kelemahannya sendiri," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25