Catatan KPK, Pemkot Surabaya Pimpinan Risma Paling Banyak Dikeluhkan Soal Bansos

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini/Net

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini menjadi wilayah paling banyak dikeluhkan warga terkait bantuan sosial (Bansos).

Hal tersebut berdasarkan data yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 4 September 2020.

"KPK menerima total 1.074 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 428 keluhan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati kepada wartawan, Rabu (9/9).

Selain keluhan bansos, ada enam topik lainnya yang dikeluhkan oleh masyarakat. Di antaranya bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 117 laporan, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 86 laporan.

Selanjutnya, nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif sebanyak 52 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu sebanyak 12 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk sebanyak 11 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan sebanyak 6 laporan, dan beragam topik lainnya dengan total 362 laporan.

"Keluhan tersebut disampaikan 967 pelapor yang ditujukan kepada 258 Pemda yang terdiri dari 19 Pemerintah Provinsi dan 239 Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kepada Kementerian Sosial," jelas Ipi.

Sementara itu, instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 59 keluhan, Pemprov DKI Jakarta sebanyak 44 keluhan, Pemkab Bogor 31 keluhan, Pemkab Tangerang 30 keluhan dan Pemkab Subang 27 laporan.

"Dari seluruh keluhan yang masuk, sebanyak 432 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 249 keluhan dengan status dalam proses tindak lanjut, 176 keluhan dengan status verifikasi, dan 151 keluhan masih menunggu kelengkapan informasi oleh pelapor. Selain itu, terdapat 66 keluhan lainnya dengan status tidak ada respon dari pemda, karena telah melebihi batas waktu 7 hari kerja untuk merespon keluhan," pungkas Ipi.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59
Soroti Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu
Politik

Soroti Surat Utang, RR: Pres..

29 Oktober 2020 21:33
Ramai Seruan Boikot Produk Prancis, JMI: Umat Jangan Mudah Jadi Alat Bentur
Politik

Ramai Seruan Boikot Produk P..

29 Oktober 2020 20:43
BEM SI: Kontribusi Milenial Banyak, Belum Terlihat Apa Sengaja Tidak Dilihat?
Politik

BEM SI: Kontribusi Milenial ..

29 Oktober 2020 20:22
DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron
Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis H..

29 Oktober 2020 20:16