Jakarta Kembali PSBB, Arief Poyuono: Anies Layak Di-Nonaktifkan Dari Jabatan Gubernur

Arief Poyuono menilai kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah melanggar aturan kedaruratan/Net

Pengumuman Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di awal pandemi Covid-19 dinilai telah langgar peraturan kedaruratan.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada awak media di Jakarta, Kamis (10/9).

"Anies sudah layak di-nonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa (dilakukan) tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi," tegasnya.

Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," imbuhnya.

Karena itu, menurut Arief Poyuono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.

"Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," jelas Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu tersebut.

Partai Gerindra, ditambahkan Arief, juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.

"Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini," tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Bamsoet: Proses Hukum Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung Harus Tegas Dan Adil
Politik

Bamsoet: Proses Hukum Tersan..

24 Oktober 2020 18:44
Andi Arief: Jika Maafkan Gus Nur, Nahdlatul Ulama Akan Catatkan Sejarah
Politik

Andi Arief: Jika Maafkan Gus..

24 Oktober 2020 17:36
Ungkap Kebakaran Kejagung, Komisi III: Ini Bukti Polri Profesional Dan Bukan Kaleng-kaleng
Politik

Ungkap Kebakaran Kejagung, K..

24 Oktober 2020 17:29
Bukan Maju Atau Tidak, Tantangan Bagi Prabowo Apakah Menang Lawan Tokoh-tokoh Bersinar Ini
Politik

Bukan Maju Atau Tidak, Tanta..

24 Oktober 2020 16:22
Teguran Jokowi Kepada Para Menteri Bukti Manajemen Komunikasi Istana Buruk
Politik

Teguran Jokowi Kepada Para M..

24 Oktober 2020 16:14
Seperti Lurah Suhartono, Kampenye Tri Rismaharini Di Pilkada Bisa Masuk Ranah Pidana
Politik

Seperti Lurah Suhartono, Kam..

24 Oktober 2020 15:51
Peneliti LIPI: Semakin Demokratis Satu Rezim, Maka Daerahnya Akan Semakin Desentralistis
Politik

Peneliti LIPI: Semakin Demok..

24 Oktober 2020 15:23
Bukan Soal Kunjungan Ke AS, Tapi Apakah Masih Ada Peluang Prabowo Menang Setelah Kalah Dua Kali?
Politik

Bukan Soal Kunjungan Ke AS, ..

24 Oktober 2020 14:58