Jawab Serangan BuzzeRp, Said Didu: Yang Ada, Pemerintah Pusat Menjegal Anies Baswedan

Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu/Net

Gerombolan buzzer mulai bermunculan seiring kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menarik rem darurat untuk menangani penyebaran virus corona baru (Covid-19) di ibukota.

Para pasukan bayaran yang sering disebur buzzeRp menggiring opini di media sosial seolah-olah kebijakan yang diteken Anies adalah kebijakan yang salah. Salah karena pemerintah pusat lamban menangani Covid-19.

Padahal sejak awal, jauh sebelum pemerintah pusat memberlakukan PSBB, Anies sudah menerapkan semi lockdown dengan meliburkan sekolah-sekolah hingga pembatasan kegiatan kerumunan orang.

Dan, kebijakan Anies tersebut sempat "dijegal" oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Begitu kata mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu dalam cuitan di akun Twitter pribadinya beberapa saat lalu, Kamis (10/9).

"Sepertinya buzzeRp muncul menyerang Pak @aniesbaswedan dengan memutarbalikkan fakta bahwa Pak Anies salah ambil kebijakan dalam penanganan Covid-19 selama ini, padahal yang menjegal kebijakan beliau selama ini adalah pemerintah pusat," ujar Said Didu.

Atas dasar itu, Said Didu berharap kepada negara dalam hal ini pemerintah pusat untuk berhenti membohong-bohongi masyarakat.

"Berhentilah gunakan APBN untuk bohongi rakyat," pungkasnya.

Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di ibukota.

Kebijakan ini diambil lantaran angka kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan dan banyak bermunculan klaster-klaster baru hingga ada klaster perkantoran.

Kebijakan yang diteken Gubernur DKI Jkaarta, Anies Baswedan ini mendapatkan sambutan positif dari beberapa kalangan masyarakat. Meskipun, ada juga yang mengkritik kebijakan tersebut.

Rencana pemberlakuan kembali PSBB oleh Gubernur DKI Anies Baswedan tidak lepas dari peningkatan kasus dan angka kematian pasien di ibukota.

Berdasarkan data Pemprov DKI, jumlah kematian pasien Covid-19 di Jakarta mencapai 1.317 dari total 49.837 pasien per 9 September.

Namun, tingkat kematian atau case fatality rate di Jakarta (2,7 persen) masih di bawah angka nasional (4,1 persen) dan global (3,3 persen). Tapi secara absolut jumlahnya terus bertambah dengan cepat.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Panja RUU PDP Gelar Rapat Lanjutan Bahas DIM Bareng Pemerintah
Politik

Panja RUU PDP Gelar Rapat La..

30 November 2020 12:21
Ketum Ansor Doakan Kesembuhan Kiai Said Dari Covid-19
Politik

Ketum Ansor Doakan Kesembuha..

30 November 2020 11:59
Tak Sekadar Beri Dukungan, UAS Juga Titipkan Beberapa Pesan Bagi Akhyar Nasution-Salman Alfarisi
Politik

Tak Sekadar Beri Dukungan, U..

30 November 2020 11:45
Berdasarkan Sejumlah Indikator, PKS Optimistis Raih Minimal 15 Persen Suara Pada Pemilu 2024
Politik

Berdasarkan Sejumlah Indikat..

30 November 2020 10:27
Jangan Khawatir, Suara Gerindra Tidak Akan Tergerus Jika Prabowo Subianto Tampil
Politik

Jangan Khawatir, Suara Gerin..

30 November 2020 10:27
Prabowo Ambil Langkah Tepat Jika Menarik Diri Dari Koalisi
Politik

Prabowo Ambil Langkah Tepat ..

30 November 2020 10:10
Komitmen Pemberantasan Korupsi Jadi Pertimbangan Utama, Di Sumbar Mahyeldi-Audy Yang Paling Dipercaya
Politik

Komitmen Pemberantasan Korup..

30 November 2020 09:59
Soal Habib Rizieq, Walikota Bogor Harus Jalankan Perintah Presiden Jokowi
Politik

Soal Habib Rizieq, Walikota ..

30 November 2020 09:53