Jakarta Balik Ke PSBB Total, Pusat Ditantang Terapkan Sanksi Penjara Seperti Di UU Kekarantinaan

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah/Net

Lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang hingga Rabu kemarin (9/9) totalnya telah mencapai 203.342 orang terinfeksi mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan tegas.

Begitulah yang diungkapkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, yang memandang pemerintah pusat harus memiliki kebijakan yang jelas untuk mengendalikan Covid-19.

"Pemerintah pusat juga harus jelas. pemerintah pusatnya berani enggak melaksanakan UU 8/2014 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujar Trubus saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/9).

Di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, Trubus menjelaskan, terdapat aturan main mengenai law enforcement atau tindalan penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.

"Di Pasal 93 itu akan ada sanksi hukumannya satu tahun kurungan atau denda Rp 100 juta. Kan sudah ada tuh," ungkapnya.

Bahkan, lanjut Trubus, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah agar bisa memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Sekarang keluar lagi Inpres nomor 6/2020. Di Inpres dijelaskan pemberian sanksi diserahkan ke daerah masing-masing tapi disitu ditugaskan TNI-Polri untuk melakukan pendisplinan," ungkapnya.

Namun jika melihat fakta yang ada sekarang ini, Trubus tidak melihat upaya pendisplinan dilakukan secara masif. Justru yang ada hanya sekedar wacana dari pemerintah bahwa penanganan pandemik lebih utamakan ketimbang ekonomi.

"Sekarang berani enggak itu (terapkan UU Karantina)? Saya khawatirnya ini cuma berwacana doang, pencitraan doang, enggak akan efektif juga," demikian Trubus Rahardiansyah.

Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total di ibukota.

Kebijakan ini diambil lantaran angka kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan dan banyak bermunculan klaster-klaster baru hingga ada klaster perkantoran.

Kebijakan yang diteken Gubernur DKI Jkaarta, Anies Baswedan ini mendapatkan sambutan positif dari beberapa kalangan masyarakat. Meskipun, ada juga yang mengkritik kebijakan tersebut.

Rencana pemberlakuan kembali PSBB oleh Gubernur DKI Anies Baswedan tidak lepas dari peningkatan kasus dan angka kematian pasien di ibukota.

Berdasarkan data Pemprov DKI, jumlah kematian pasien Covid-19 di Jakarta mencapai 1.317 dari total 49.837 pasien per 9 September.

Namun, tingkat kematian atau case fatality rate di Jakarta (2,7 persen) masih di bawah angka nasional (4,1 persen) dan global (3,3 persen). Tapi secara absolut jumlahnya terus bertambah dengan cepat.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Dukungan Masyarakat Terhadap PDIP Masih Moncer Di Survei LPPM, Demokrat Beda 0,1 Persen Dari Gerindra
Politik

Dukungan Masyarakat Terhadap..

15 April 2021 00:03
Iriana Jokowi Capres Terkuat Kedua Dari Kalangan Perempuan, Kangkangi Risma Hingga Khofifah
Politik

Iriana Jokowi Capres Terkuat..

14 April 2021 23:31
Zainuddin Maliki: Sudah Tepat Gabungkan Ristek Dengan Dikbud
Politik

Zainuddin Maliki: Sudah Tepa..

14 April 2021 23:16
Laporkan Habib Rizieq Soal Covid, Bima Arya Tepis Karena Politik
Politik

Laporkan Habib Rizieq Soal C..

14 April 2021 23:06
Temuan Survei LPPM: 79,2 Persen Publlik Menilai Arah Negara Sesuai Konstitusi
Politik

Temuan Survei LPPM: 79,2 Per..

14 April 2021 23:00
Dua Menteri Nasdem Dianggap Layak Dicopot, Ahmad Ali Pasrahkan Kepada Jokowi
Politik

Dua Menteri Nasdem Dianggap ..

14 April 2021 22:51
Making Indonesia 4.0 Perlu Disokong SDM Yang Unggul
Politik

Making Indonesia 4.0 Perlu D..

14 April 2021 22:43
Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di Pengelolaan APBD, Jokowi Ke Kepala Daerah Yang Baru: Buat Dua Atau Tiga Program Prioritas Saja
Politik

Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di..

14 April 2021 22:34