Tolak Sertifikasi Ulama, PKS: Campur Tangan Pemerintah Dalam Berdakwah Akan Jadi Persoalan Baru

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Net

Rencana standarisasi dan sertifikasi ulama yang disampaikan Kementerian Agama dinilai hanya menimbulkan kegaduhan dalam keberagaman di Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah secara substansi adalah hal yang baik dan mutlak dilakukan siapa pun, terutama para pendakwah agama. Namun hal itu akan menjadi persoalan ketika ada campur tangan pemerintah.

"Menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami bahwa pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," kritik Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan mengingat, menurut Jazuli, presedennya pernah terjadi pada masa lalu di mana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama yang pada akhirnya MUI bersikap monolak rencana Kementerian Agama tersebut.

Anggota Komisi I DPR ini mendukung sikap MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia sehingga sudah semestinya Pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut.

Sebagai langkah alternatif, ia memberi saran agar pemerintah cukup memberi rambu-rambu dan pedoman umum tentang meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. Hal itu kemudian disosialisasi dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Sehingga peningkatan pemahaman dan kualitas dai diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.

"Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik. Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi," tutup Jazuli.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tiga Tahun Anies Pimpin Jakarta, Fahira Idris: Kepemimpinan Yang Bermakna Harus Tetap Jadi Tujuan
Politik

Tiga Tahun Anies Pimpin Jaka..

21 Oktober 2020 05:45
Sri Mulyani Bandingkan Ekonomi Indonesia Dengan Negara Lain, Fuad Bawazier: Terus Terang Saja, Itu Menyesatkan
Politik

Sri Mulyani Bandingkan Ekono..

21 Oktober 2020 04:56
Azyumardi Azra: Cara-cara Represif Pemerintah Bisa Picu Situasi Sosial Ekonomi Yang Tidak Kondusif
Politik

Azyumardi Azra: Cara-cara Re..

21 Oktober 2020 02:54
Rizal Ramli Sebut Maruf Amin Sebagai Pelengkap Enam Tahun Kepemimpinan Jokowi
Politik

Rizal Ramli Sebut Maruf Amin..

21 Oktober 2020 02:25
Demokrat: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Penegakan Hukum Mundur Jauh Sekali
Politik

Demokrat: Setahun Pemerintah..

21 Oktober 2020 01:47
JBMI Usul Megawati Menjadi Pahlawan Demokrasi, PDIP: Beliau Adalah Simbol Demokrasi Indonesia
Politik

JBMI Usul Megawati Menjadi P..

21 Oktober 2020 01:24
Gelar Konsolidasi Sikapi Polemik Cipta Kerja, BEM Nusantara Imbau Mahasiswa Tidak Mudah Terprovokasi
Politik

Gelar Konsolidasi Sikapi Pol..

21 Oktober 2020 00:19
Setahun Memimpin, Jokowi-Maruf Gagap Soal Kesehatan Dan Ketenagakerjaan
Politik

Setahun Memimpin, Jokowi-Mar..

20 Oktober 2020 22:02