Bangkitkan Ekonomi, Pemerintah Tingkatkan Kemampuan Tenaga Kerja Melalui BLK Komunitas

Begitu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara Naker Tanggap Covid 2020 dengan tema “Kerja Untuk Kejayaan Bangsa” di Bali, Sabtu (12/9).

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) ini mengatakan, pemerintah mendorong peningkatan skill masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Program ini dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya bagi pekerja dalam masa pandemik Covid-19 ini.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa salah satu upaya pemerintah yakni melalui program kartu prakerja yang diposisikan sebagai semi bantuan sosial (bansos) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, serta pekerja informal terdampak.

"Program ini memberikan bantuan biaya pelatihan dan insentif dengan total bantuan Rp 3.550.000, untuk 5,6 juta orang penerima," ujar Airlangga dalam keterangannya. 

Hingga saat ini, kata dia, lebih dari 22 juta orang telah melakukan pendaftaran dan sebanyak 3,8 juta orang telah ditetapkan mendapatkan kartu prakerja. Selain itu, terdapat 1,6 juta orang telah menyelesaikan pelatihan dan 933 ribu telah mendapatkan insentif.

“Ke depan program ini akan terus ditingkatkan dengan membuka pendaftaran dan pelatihan offline (luring) dengan mempertimbangkan wilayah,” katanya.
 
Terkait BLK Komunitas, lanjut Airlangga, diharapkan dapat menjadi penyedia pelatihan, utamanya untuk mendorong pelatihan luring pada daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi.

“Tentunya BLK harus memenuhi kriteria yang ditetapkan,” imbuhnya. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak dirilis tahun 2017 telah terbangun sebanyak 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia hingga tahun 2019. Sementara di tahun 2020 direncanakan akan membangun 1.000 BLK Komunitas. 

Program yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ini tadinya difokuskan ke lembaga keagamaan.
 
Selanjutnya, pemerintah juga melakukan relaksasi iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19.

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Banyak kesempatan kerja yang tersedia di berbagai negara tujuan penempatan yang berpotensi menyerap tenaga kerja Indonesia.

“Pemerintah mendorong agar pekerja migran ini bisa dicarikan program-program termasuk bansos, Banpres terkait permodalan untuk UMKM. Jadi dari pimpinan daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan bisa dikerjasamakan dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar saudara-saudara kita yang belum bisa ke luar negeri ini bisa memperoleh kesempatan untuk menjadi wiraswasta,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam rangka melindungi tenaga kerja dalam masa pandemi Covid-19 ini, perlu juga dipastikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja.

"Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah," pungkasnya.