Mahfud MD: Penundaan Pilkada Serentak Timbulkan Krisis Birokrasi

Pasalnya akan banyak kerumunan saat pelaksanaan kampanye hingga pencoblosan sementara penegakan aturan protokol kesehatan hingga kini dinilai masih lemah.

Oleh karena itu banyak yang menyampaikan usulan agar pemerintah menunda ajang pemilihan kepala daerah tersebut sampai masalah penyebaran virus asal Cina itu bisa benar-benar tuntas.

Menanggapai hal itu, Menkopolhukam Mahfud MD  berpandangan bila usulan tersebut akan menimbulkan krisis birokrasi yang sangat besar.

Menurutnya, jika Pilkada Serentak ditunda maka akan ada lebih dari 200 pemerintah daerah yang harus mengangkat Plt Bupati atau Walikota.

“Dimana ada negara yang seperti itu,” ujarnya dalam acara Webinar  Kelompok Studi Demokrasi Indonesia yang bertema “Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penangan Covid-19 di Indonesia”, Sabtu (12/9) seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Mahfud tak ingin pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis birokrasi berkepanjangan mengingat hingga saat ini pemerintah belum bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 selesai.

“Jika menunggu Covid selesai kita tak tahu kapan selesainya,” ujarnya.

“Dulu pernah ada yang mengemukakan hitungan, katanya Mei, terus Agustus, terus September tapi kan malah terus meningkat,” lanjutnya.

Namun demikian Mahfud mengaku akan menampung usulan tersebut dan akan menyampaikannya kepada presiden.