Jawab Arief Poyuono, Refly Harun: Anies Hanya Bisa Dinonaktifkan Jika...

Pakar hukum tata negara, Refly Harun/Net

Usulan kader Partai Gerindra Arief Poyuono agar Presiden Joko Widodo menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa dilakukan hanya karena keputusan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak mungkin terkabul.

Arief sempat mendorong agar Menteri Pertahanan menonaktifkan Anies karena telah melanggar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembtasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total.

Melalui sebuah video singkat, pakar hukum tata negara, Refly Harun memberikan penjelasan bahwa gubernur adalah kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Kedudukannya sama dengan presiden.

“Hanya memang wilayahnya lebih kecil dalam hal ini wilayah provinsi," urainya dalam sebuah video yang diterima redaksi, Minggu (13/9).

Jika mau diberhentikan atau dinonaktifkan maka harus ada sebab dan prosesnya. Salah satu sebab diberhentikan sementara adalah saat yang bersangkutan sudah divonis karena melakukan tindak pidana. 

"Kalau sudah divonis maka diberhentikan sementara. Namun kalau vonisnya berkekuatan hukum tetap, maka akan berhenti kan secara permanen," lanjutnya. 

Menurut Refly, ketika sudah berbicara tentang pemberhentian, maka artinya membahas tentang pemakzulan alias impeachment. 

Sementara Anies Baswedan sendiri telah menjelaskan keputusan PSBB DKI sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama saat akan memulihkan ekonomi di situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Silahkan Megawati Salahkan Demo Anarkis, Tapi Tidak Boleh Asal Tuduh Pada Milenial
Politik

Silahkan Megawati Salahkan D..

30 Oktober 2020 06:33
Kembalikan Kepercayaan Publik, Jokowi Disarankan Segera Rombak Kabinetnya
Politik

Kembalikan Kepercayaan Publi..

30 Oktober 2020 06:22
Bukan PDIP, Selama Jadi Presiden Jokowi Bergantung Pada Luhut, Airlangga Dan BG
Politik

Bukan PDIP, Selama Jadi Pres..

30 Oktober 2020 06:01
Suharso Naik Jet Pribadi Saat Urus Partai, PPP: Tidak Gunakan Dana Partai
Politik

Suharso Naik Jet Pribadi Saa..

30 Oktober 2020 01:59
Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59