Saran Sekjen PAN Agar PSBB Total Efektif Dan Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno/Ist

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta pada Senin (14/9) besok mendapat dukungan dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

Dukungan tersebut merujuk kepada tiga alasan penerapan PSBB total, yakni tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19, dan tingginya lonjakan kasus positif di Jakarta.

Ditambah, mobilitas warga akhir-akhir ini terus berkembang dan berpotensi menjadi sumber meningkatnya penyebaran Covid 19.

Meski demikian, Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyarankan kepada Gubernur Anies untuk memberikan batasan khusus kepada usaha-usaha yang selama ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Apalagi lokasi pelaku usaha tersebut bebas dari klaster penyebaran Covid-19.

"Jika mereka ternyata lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut, tentu pelaku usaha ini juga pantas dihentikan kegiatannya selama PSBB berlangsung," ucap Eddy kepada wartawan, Minggu (13/9).

Tak hanya itu, ia juga meminta Pemprov DKI mencari titik keseimbangan dalam menerapkan kebijakan tersebut, yakni harus ada prioritas antara mendahulukan kesehatan dan menyelamatkan tenaga kerja yang akan kehilangan mata pencaharian.

"Misalnya jam kerja yang lebih pendek, menghadirkan pegawai yang lebih sedikit, meminimalisir jumlah pelanggan yang datang dan lain-lain," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.

Dengan demikian, jelasnya, penyebaran pandemi bisa terkontrol sekaligus pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Di sisi lain, ia menekankan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Dengan meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga berperan aktif dalam menurunkan angka penyebaran Covid- 19, sampai dengan ditemukannya vaksin dan obat virus mematikan tersebut.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13