Tak Setuju PSBB, Bos Djarum Harusnya Bantu Pemprov DKI

Pemilik Djarum Group, Robert Budi Hartono/Net

Setiap orang dipersilakan menyampaikan aspirasinya kepada presiden, baik masyarakat kecil hingga kalangan elite di Indonesia.

Hal itu disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menanggapi adanya surat dari pemilik Djarum Group, Robert Budi Hartono kepada Presiden Joko Widodo mengenai rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saya memahami isi surat itu. Setiap warga negara, siapa pun dan apa pun kedudukannya (diperbolehkan) untuk memberikan pendapat terkait kebijakan publik yang akan diterapkan oleh penguasa,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/9).

Namun demikian, ia menyarankan kepada orang terkaya di Indonesia itu untuk dapat membantu Pemprov DKI Jakarta dalam memutus mata rantai virus mematikan dari Wuhan Cina tersebut, dibanding meminta presiden menarik kebijakan PSBB.

“Sebaiknya perusahaan Djarum membantu Pemerintah DKI untuk menekan laju angka Covid-19. Saya berharap Djarum bisa menyumbangkan pengalaman di Singapura agar bisa diterapkan di DKI Jakarta. Meskipun memang tidak bisa membandingkan Singapura dengan DKI Jakarta, apalagi Indonesia,” imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, untuk keluhan bos Djarum soal Indonesia belum mampu mendisiplinkan warganya dinilai bukanlah pekerjaan yang mudah.

“Makanya, menarik rem darurat diharapkan bisa membuat warga menjadi disiplin. Memang risikonya ekonomi akan menurun, belanja publik akan merosot. Tapi karena kita tidak tahu sampai kapan Covid-19 akan berakhir, DKI Jakarta wajib mengendalikannya sehingga diharapkan bisa 'berdamai' dengan virus itu,” tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13