"Kalau tidak (dilakukan PSBB), penularan itu akan menjadi-jadi dan korban terinveksi akan semakin banyak," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/9).
Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni mengutamakan penanggulangan kesehatan daripada ekonomi.
Sebab, Din menilai sudah ada bukti dampak buruk bila pemerintah lebih mengutamakan sektor ekonomi dibanding kesehatan masyarakat. Hal itu terlihat pada pelonggaran pembatasan yang sebelumnya diberlakukan.
Saat pelonggaran, jelas Din, justru muncul klaster baru terkait penyebaran Covid-19.
"Sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah, ternyata mendorong terciptanya kluster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan," jelas Din.
"Mengedepankan kesehatan di atas ekonomi atau sebaliknya adalah pilihan. Sebenarnya kedua saling berkait, namun pada situasi tertentu harus ada yang diprioritaskan," tutup mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: