WNI Dilarang Masuk Ke 59 Negara, IDI: Pemerintah Harus Buat Kebijakan Yang Sama

Virus corona/Net

Sebanyak 59 negara telah membuat kebijakan untuk melarang masuk warga negara Indonesia (WNI) ke negara mereka. Alasannya, mereka khawatir kedatangan WNI sama saja mengimpor wabah corona.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, seharusnya Indonesia menerapkan kebijakan serupa. Tujuannya sama, yaitu untuk menekan lonjakan kasus positif di dalam negeri yang sudah mencapai 218.382 kasus. 

"Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita Indonesia bisa membuat kebijakan (yang sama), kita keberatan kemasukan warga dari negara-negara dengan jumlah kasus misalnya 500 ribu lebih," ujar Zubairi Djoerban saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/9). 

Bagi Zubairi, pemerintah wajar saja membuat aturan tersebut. Apalagi, negara seperti Malaysia ataupun Australia menerapkan kebijakan yang sama untuk tidak menerima warga negara lain yang kasus positifnya jauh lebih tinggi dari yang ada di dalam negerinya.

"Jadi misalnya, kita kan Indonesia peringkat 23 (kasus positif terbyakan di dunia), terus Australia nomor 72 pantas saja melarang orang Indonesia ke sana, karena dia baru ada 26.512 (kasus positif), Indonesia sudah 200 ribu lebih, mereka akan takut," ungkap Zubairi. 

"Demikian juga Malaysia tidak hanya melarang Indonesia, tapi juga melarang orang dari Amerika 6,5 juta (kasus positifnya) India 4,46 juta, Brazil 4 juta lebih, Rusia sejuta lebih. Jadi amat sangat logis keberatan kalau kemasukan warga dari negara-negara dengan kasus banyak, tidak hanya Indonesia," sambungnya.

Oleh karena itu, Gurubesar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini menggap wajar jika Indonesia turut memberlakukan kebijakan ketat pembatasan warga negara asing masuk ke dalam negeri. 

Karena menurutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diterapkan di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, harus serta merta didukung oleh pembatasan arus asing masuk. 

"Saya kira kalaupun buat kebijakan seperti itu amat sangat wajar, wong kita baru 200 ribu (kasus positif Covid-19nya). Nanti ke masukan warga negara dari negara yang jumlah kasusnya jauh lebih bahyak dari kita bagaimana?" ungkapnya. 

"Kalau PSBB berarti membatasi berskala besar, itu berarti juga membatasi dari negara yang banyak kasunya. sedangkan kalau dari negara yang sedikit kasunya asal diperiksa temperaturnya, mempunyai sertifikat negatif," demikian Zubairi Djoerban menambahkan. 

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13