Menko Airlangga: Koordinasi Pusat Dan Daerah Terus Ditingkatkan Dalam Penanganan Covid-19

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net

Pengelolaan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitu ditegaskan Menko Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite PC-PEN Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (14/9).

“Keputusan-keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi dan juga ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak daripada pandemi Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar penurunan angka dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi berbasis lokal. Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW untuk terus dapat termonitor.

“Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan konsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Ketua Satgas Covid-19 untuk memonitor dan sekaligus juga melakukan evaluasi,” ujarnya.

Terkait dengan kegiatan lanjutan untuk pendisiplinan masyarakat, Menko Airlangga menjelaskan, operasi yustisi terus digencarkan, terutama daerah utama yang masih besar jumlah orang yang terpapar Covid-19.

Airlangga juga menjelaskan, terkait pengadaan alat PCR yang dilakukan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, dalam arti partisipasi swasta dan klinik. Menurutnya, Kemenkes akan mengevaluasi, dan akan menetapkan harga jasa PCR tersebut.

“Beberapa yang terkait dengan penyerapan dari pada anggaran, tadi dilaporkan bahwa penyerapan anggaran sebesar 34,1 persen dari pagu di tahun year to date dari Rp 625 triliun dan ini secara months to months maksimal ada kenaikan sebesar 30,9 persen dan semester satu dan sampai dengan semester kedua,” imbuhnya.

Masuk ke semester kedua ini, lanjutnya, per September tren penyerapan bantuan sudah naik. Seperti di sektor kesehatan terjadi kenaikan 31,6 persen, perlindungan sosial 63,81 persen, sektoral pemda 27,68 persen, dan UMKM 91,43 persen.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, presiden juga menyampaikan bentuk insentif pariwisata anggarannya sudah ada yang dikaitkan dengan pengadaan vaksin secara mandiri apabila clinical trial sudah selesai.

“Jadi ini masih menunggu clinical trial untuk selan jutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan, presiden juga mengharapkan agar kampanye-kampanye untuk meningkatkan kedisiplinan perilaku masyarakat terus dilakukan.

“Kampanye ‘Ayo Memakai Masker’, kemudian tahap berikutnya adalah yang sekarang dilakukan ‘Ayo Menjaga Jarak dan Hindari Kerumunan’, dan berikutnya adalah ‘Ayo Mencuci Tangan’ untuk terus diintensifkan di daerah-daerah,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59
Soroti Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu
Politik

Soroti Surat Utang, RR: Pres..

29 Oktober 2020 21:33
Ramai Seruan Boikot Produk Prancis, JMI: Umat Jangan Mudah Jadi Alat Bentur
Politik

Ramai Seruan Boikot Produk P..

29 Oktober 2020 20:43
BEM SI: Kontribusi Milenial Banyak, Belum Terlihat Apa Sengaja Tidak Dilihat?
Politik

BEM SI: Kontribusi Milenial ..

29 Oktober 2020 20:22
DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron
Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis H..

29 Oktober 2020 20:16