Luhut Pandjaitan mendapat tenggat waktu 2 pekan untuk mencapai 3 sasaran di 9 Provinsi. Kesembilan provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian)," kata Luhut kepada wartawan, Senin (14/9).
Langkah teknisnya, Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu diminta bekerjsa sama dengan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kementerian Kesehatan yang dipimpin Terawan Agus Putranto.
Gerak cepat dilakukan Luhut dengan melakukan koordinasi bersama sejumlah stakeholder. Koordinasi dilakukan secara virtual dan melibatkan sejumlah kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut. Kepala daerah yang hadir Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Sementara dari pihak pemerintah pusat, turut hadir adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Kata Luhut, delapan dari sembilan provinsi yang diminta untuk dituntaskan adalah wilayah yang berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.
Dalam kesempatan ini, pihaknya mengurai tiga strategi untuk mencapai sasaran yang diberikan presiden. Ketiga strategi itu adalah operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate.
“Serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi," terangnya.
Secara spesifik Luhut menyoroti operasi yustisi lantaran masih banyak pelanggar protokol kesehatan. Menurutnya, tanpa tindakan keras kepada pelanggar, pemberlakuan PSBB total sekalipun akan sia-sia.
“Kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik," tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tugas khusus diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam menangani Covid-19 di daerah yang berkontribusi besar pada jumlah kasus di tingkat nasional. 
