Alumni UI: Pakta Integritas Bertentangan Dengan Academic Freedom Dan Membelenggu Kebebasan Mahasiswa

Ubedilah Badrun/Net

Pakta integritas yang dilakukan pihak rektorat Universitas Indonesia (UI) kepada mahasiswa baru dianggap bertentangan dengan prinsip academic freedom di dunia perguruan tinggi.

Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi polemik yang terjadi belakangan ini.

"Sebagai akademisi dan juga alumni Pascasarjana FISIP UI, saya menyesalkan langkah UI dalam penyelenggaraan program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Indonesia (PKKMB UI) yang mewajibkan mahasiswa baru menandatangani pakta integritas yang isinya justru bertentangan dengan prinsip academic freedom di dunia perguruan tinggi," kata dia, Selasa (15/9).

Karena dalam pakta integritas itu terdapat larangan kegiatan politik praktis yang mengganggu tatanan bernegara hingga adanya larangan kaderisasi tanpa izin.

"Larangan tersebut bisa menjadi pasal karet dan terlihat ada upaya untuk intervensi kebebasan berserikat mahasiswa. Ini membelenggu mahasiswa. Kalimat politik praktis itu multi tafsir, mengganggu tatanan hidup bernegara juga multi tafsir. Ini beresiko ada tafsir tunggal dari kampus untuk membelenggu kebebasan berpendapat mahasiswa," jelas Ubedilah.

Larangan kaderisasi tanpa izin juga merupakah hal berbahaya lantaran memberi peluang bagi kampus melakukan intervensi penuh kepada organisasi mahasiswa dalam melaksanakan kaderisasi.

"Hal seperti itu tentu bertentangan dengan prinsip academic freedom di perguruan tinggi dan berpotensi membelenggu upaya inovasi mahasiswa dalam kaderisasi mahasiswa," ujar dia kepada Kantor Berita Politik RMOL.

"Langkah tersebut juga membuat saya miris karena ternyata isi pakta integritas tersebut juga tidak diketahui pimpinan fakultas dan ternyata betul kemudian dibuat versi baru. Ini miris, merusak marwah UI, bagaimana kampus kelas dunia membuat kebijakan tanpa koordinasi dengan fakultas dan merubah isi setelah diketahui publik yang isinya bermasalah," sambung Ubedilah.

Melihat fenomena tersebut, Ubedilah menilai akan memungkinkan ditafsir sebagai buah dari lemahnya otonomi perguruan tinggi dan membuka peluang adanya tafsir bahwa ada semacam intervensi kekuasaan yang cukup tinggi atau nuansa politis yang lebih kental analisisnya.

"Memungkinkan dihubungkan dengan keberadaan rektor yang posisinya dalam kendali kekuasaan. Fenomena kendali rektor tersebut tentu mungkin terjadi juga di kampus-kampus lain. Jika ini meluas ini benar-benar bisa merusak marwah perguruan tinggi," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Desy Ratnasari: Bukan Hanya Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik Wajib Dilakukan Semua Lembaga
Politik

Desy Ratnasari: Bukan Hanya ..

20 Oktober 2020 03:36
Milad 3 Tahun Bang Japar, Fahira Idris Ajak Masyarakat Giatkan Kolaborasi Hadapi Pandemi
Politik

Milad 3 Tahun Bang Japar, Fa..

20 Oktober 2020 01:46
Jelang HUT Ke-56, Partai Golkar Gelar Renungan Dan Doa Bersama Di TMP Kalibata
Politik

Jelang HUT Ke-56, Partai Gol..

19 Oktober 2020 23:07
DPR Ajak Masyarakat Pandang Covid-19 Sebagai Keprihatinan Bersama
Politik

DPR Ajak Masyarakat Pandang ..

19 Oktober 2020 22:41
Bamsoet: Yang Baik Dari Pemerintahan Jokowi-Maruf Tinggal Disinkronkan
Politik

Bamsoet: Yang Baik Dari Peme..

19 Oktober 2020 22:13
6 Catatan Relawan: Pemerintahan Jokowi Periode Kedua Sangat Buruk
Politik

6 Catatan Relawan: Pemerinta..

19 Oktober 2020 21:30
Dewan Kehormatan PWI: Wartawan Harus Jaga Jarak Saat Kontestasi Pilkada 2020
Politik

Dewan Kehormatan PWI: Wartaw..

19 Oktober 2020 21:24
Pimpinan MPR Siap Fasilitasi Rakyat Papua Bertemu Presiden Jokowi Bahas Otonomi Khusus
Politik

Pimpinan MPR Siap Fasilitasi..

19 Oktober 2020 21:07