Ali Ngabalin: MUI Lebih Baik Fokus Jadi Pengayom Masyarakat, Jangan Masuk Wilayah Politik

Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bako Mubin) Ali Moctar Ngabalin/Net

Pernyataan Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi, yang menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menuai polemik di masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bako Mubin), Ali Moctar Ngabalin, pun membenarkan bahwa MUI merupakan LSM. Lantaran pengurusnya tidak hanya diisi para ulama, tapi ada juga cendekiawan dan zuama yang menjadi pengayom umat Islam.

“Diharapkan MUI itu bisa sebagai pembina, diharapkan bisa membimbing, mengayomi umat Islam di Indonesia,” ujar Ngabalin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/9).

Ngabalin juga menyinggung sikap MUI yang menolak rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan sertifikasi para dai.

Penolakan itu tertuang dalam Pernyataan Sikap MUI nomor: Kep-1626/DP MUI/IX/2020) yang ditandatangani oleh Wakil Ketua MUI, KH Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas pada Selasa lalu (8/9).

Menurut Ngabalin, seharusnya MUI tidak masuk ke ranah politik dan fokus menjadi pengayom masyarakat.

“Kalau dia (MUI) tidak setuju, harusnya menjadi pembimbing, pengayom umat yang baik, jangan ikut masuk di wilayah politik," tegasnya.

"MUI itu diharapkan bisa bergandengan tangan dengan pemangku kuasa kepentingan negara. Jadi bisa mendatangi pemerintah dan pemerintah mendatangi dia, untuk memberi nasihat kepada pemerintah dengan berdialog. Bukan menghujat dan mencaci maki,” sambung Ngabalin.

Ngabalin pun berharap agar orang-orang di MUI yang telah berafiliasi dengan politik, lebih baik mundur dari kepengurusan.

“Makanya, kalau (pengurus) MUI itu komentar-komentarnya masuk di ranah politik, lebih baik berhenti saja jadi MUI. Keluar saja dari MUI,” tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13