Haruskah Kementerian BUMN Dibubarkan Seperti Usulan Ahok?

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama kembali singgung wacana pembentukan superholding BUMN/Net

Wacana pembentukan Superholding sebagai pengganti Kementerian BUMN kembali muncul ke permukaan melalui pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi pernyataan keras terkait eksistensi Kementerian BUMN. Sebagaimana video yang beredar, Ahok meminta Kementerian BUMN dibubarkan saja dan diganti menjadi Superholding, Indonesia Incorporation.

"Ahok menilai, Kementerian BUMN menjadi institusi yang tak dapat dikontrol, oleh presiden sekalipun. Maka perlu dipikirkan sebuah wadah yang lebih pas, Superholding," terang peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan, melalui keterangannya, Selasa (15/9).

Wacana Superholding, lanjut Willy, sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama Presiden Jokowi.

Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, bahkan telah menyusun roadmap pembentukan Superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster. Seperti sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, Semen.

Namun, Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir, membatalkan konsep Superholding dan mengubahnya menjadi Sub Holding BUMN.

Menurut Willy, dari sisi strategi, konsep yang diusung Erick Thohir berbeda jauh dari yang dirancang Rini Soemarno.

Tapi yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN untuk kemudian berubah menjadi Superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda.

Dari sisi strategis, tambah Willy, yang menjadi keluh kesah Ahok merupakan realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

Eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus 'berubah' menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman.

"Semangat ini yang mesti menjadi spirit bagi semua pihak, termasuk Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir," jelas Willy.

"Ahok patut diacungi jempol. Apa yang menjadi pemikiran Ahok tentu berdasar suatu pemikiran mendalam dan sebuah perhitungan matang."

"Lalu bagaimana semestinya peta jalan menuju Indonesia Incorporation seperti pandangan Ahok? Patut dicoba. Presiden Jokowi memberi peluang bagi Basuki Tjahaja Purnama berjibaku menuntaskan konsep tersebut, agar Ahok dapat membuktikan kebenaran pikirannya," demikian Willy Kurniawan.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama Pengurus KAMI Lampung, Para Calon Deklarator Kebingungan
Politik

Tiba-tiba Tersebar Nama-nama..

01 November 2020 00:39
Tak Hadiri Debat Pilkada Musi Rawas, Ratna-Suwarti Didoakan Cepat Sembuh Oleh Rivalnya
Politik

Tak Hadiri Debat Pilkada Mus..

01 November 2020 00:10
Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos', IMM Ajak Warga Bengkulu Gunakan Hak Pilihnya Dalam Pilkada
Politik

Galakkan 'Ayo Kita Mencoblos..

31 Oktober 2020 23:50
Haryy Azhar Azis: Di Indonesia Penguasaan Big Data Kurang
Politik

Haryy Azhar Azis: Di Indones..

31 Oktober 2020 21:51
Ujang Komarudin: Masa Iya Presiden Sama Mantan Presiden PKI?
Politik

Ujang Komarudin: Masa Iya Pr..

31 Oktober 2020 20:24
Aktivis Cipayung Plus Jakarta Serukan Pemulihan Ekonomi Nasional Imbas Covid-19
Politik

Aktivis Cipayung Plus Jakart..

31 Oktober 2020 18:43
Begini Analisa Pakar Soal Persaingan China-AS Merebut Indonesia
Politik

Begini Analisa Pakar Soal Pe..

31 Oktober 2020 18:18
PKS Apresiasi Jokowi Berani Kecam Presiden Macron Yang Hina Islam
Politik

PKS Apresiasi Jokowi Berani ..

31 Oktober 2020 17:45