Perintah Khusus Jokowi Ke LBP Hanya Akan Perkeruh Penanganan

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Perintah khusus Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), dianggap hanya akan membuat overlaping birokrasi dan memperkeruh penanganan pandemi Covid-19.

"Semestinya komite ini fokus saja menyediakan infrastruktur yankes, penegakan hukum, dan melacak kasus baru agar penyebaran bisa dikendalikan. Karena ada ketimpangan angka tes dari beberapa daerah yang warganya memiliki mobilitas yang cukup tinggi," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/9).

Satyo pun mempertanyakan kinerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), lantaran sejak awal penanganan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia ini seperti "sopir bajaj" yang berubah-ubah dan tidak konsisten.

Mestinya, lanjut Satyo, yang memberi perintah cukup Ketua Komite PCPEN. Karena LBP itu hanya salah satu wakil ketua.

"Nah yang jadi pertanyaan, Komite PCPEN itu punya strategi apa dalam pengendalian pandemi? Punya skenario darurat apa dalam menghadapi lonjakan kasus per hari ketika progresivitas penularan semakin menggila?" jelas Satyo.

Mantan Sekjen ProDEM ini juga mengaku heran kepada pemerintah yang baru membuka data di 9 provinsi yang akan ditangani oleh Luhut dalam dua pekan ini, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat.

"Bukannya sudah sejak bulan April-Mei status 9 provinsi yang selalu juara angka kasus positifnya? Lah terus kok baru sekarang Ketua Komite dan Menkes punya data tempat tidur atau ruang ICU untuk merawat pasien Covid-19 setelah Anies ngotot Jakarta harus tarik rem darurat akibat lonjakan kasus baru dan daya tampung RS di Jakarta yang akan kolaps?" sindir Satyo.

Selain itu, Satyo juga membandingkan antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah lainnya dalam hal melakukan tes. Satyo menilai bahwa hanya DKI Jakarta yang sudah mampu melakukan tracing 4 kali lebih banyak dari standar WHO.

"Jadi untuk para kepala-kepala daerah jangan songong dan jangan coba-coba menutup-nutupi angka kasus positif sebenarnya. Apakah wilayah Anda sudah melakukan pelacakan dengan jumlah yang dianggap valid oleh organisasi kesehatan? Sebab bila itu terjadi Anda hanya akan menghambat pengendalian pandemi Covid-19," pungkas Satyo.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13