Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Kegagalan Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pilkada Bisa Jadi Masalah Sosial

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Rabu, 16 September 2020, 10:57 WIB
Kegagalan Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pilkada Bisa Jadi Masalah Sosial
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin/Net
rmol news logo Penyelengara pemilu harus menyiapkan konsep pemungutan suara dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat. 

Karena itu, KPU wajib menindak tegas para pasangan calon (paslon) yang menggelar kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan, baik saat kampanye maupun pemilihan di tempat pemungutan suara nanti.

Demikian tegas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada wartawan, Rabu (16/9). 

Menurutnya, pendaftaran calon kepala daerah di berbagai wilayah kemarin menjadi bukti bahwa penerapan aturan protokol kesehatan yang dibuat oleh KPU tidak diindahkan bagi para pasangan calon dan masyarakat.

“Pilkada serentak yang akan diadakan di 270 daerah sangatlah rawan dalam hal potensi penyebaran Covid-19 jika protokol kesehatan tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh,” kata Azis Syamsuddin. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meminta semua pasangan calon dapat melaksanakan aturan KPU, Pemerintah Pusat hingga Pemda dengan sungguh-sungguh dalam setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.  

"Jangan sampai Pesta Demokrasi ini memunculkan klaster baru penyebaran Covid 19 dari Pilkada Serentak" tekannya.

Azis juga meminta agar KPU dapat memetakan daerah yang memiliki Zona Hitam, Merah, Kuning dan Hijau secara baik dalam Pilkada Serentak. Sehingga, antisipasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pemungutan suara. 

"Harus ada pengawasan yang ketat dari aparat keamanan baik TNI dan Polri di lokasi sosialisasi maupun pemungutan suara nantinya," tuturnya.

Pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi, kata Azis, harus terus mawas dan meningkatan disiplin yang tinggi untuk masyarakat maupun para peserta Pilkada Serentak. Jika penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada serentak ini berhasil, maka ini akan menjadi contoh yang baik.

"Sebaliknya, kegagalan dalam penerapan aturan dan disiplin akan menjadi permasalahan sosial dan kesehatan," kata Azis Syamsuddin. 

Ia mencontohkan negara Singapura yang berhasil melaksanakan pemilihan umum di masa pandemi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meskipun, Singapura negara kecil, namun dapat menjadi contoh di Indonesia. 

"Kita harus buktikan bahwa kita bisa melaksanakan hal itu juga kepada Singapura dan negara belahan dunia lainnya" demikian Azis Syamsuddin. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA