Menkeu Gelontorkan Rp 20 T Untuk Skandal Jiwasraya, PKS: Akhirnya Negara Yang Menanggung

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera

Skema penyelesaian kasus Jiwasraya sangat disesalkan lantaran pada akhirnya negara yang harus menanggung beban. 

Pasalnya, negara melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada 2021 mendatang sebesar Rp 20 triliun. 

"Akhirnya negara juga yang menanggung," sesal Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (16/9). 

Menurut Mardani, gelontoran duit Rp 20 triliun dari negara untuk menambal 4 juta pemegang polis yang terseret kasus gagal asuransi jiwa itu menjadi preseden buruk bagi perekonomian nasional. Apalagi, dalam kondisi pandemik Covid-19 seperti saat ini. 

"Dalam kondisi keuangan negara sangat berat, skema penyelesaian Jiwasraya menjadi preseden buruk bagi perkembangan ekonomi Indonesia," kata anggota Komisi II DPR RI itu.

"Ini seperti BLBI jilid dua, dilakukan oleh satu perusahaan," imbuhnya menegaskan. 

Atas dasar itu, Mardani berharap kepada masyarakat untuk terus menekan pemerintah agar bersikap transparan dalam membongkar dan menyelesaikan skandal gagal bayar polis Jiwasraya ini. 

"Publik perlu memberi tekanan agar pemerintah membuka proses penyelesaian kasus Jiwasraya ini dengan transparan dan akuntabel. Termasuk alasan Pemerintah berubah skema dari tidak ada talangan menjadi ada talangan," pungkasnya. 

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22