Deddy S. Budiman: Pemilu Yang Dibiayai Cukong Menghasilkan Pemimpin Boneka Plus Koruptor

Deddy S. Budiman/Net

Ajang pemilihan yang di semua tingakatan disokong oleh cukong telah diungkap oleh ekonom senior, Dr. Rizal Ramli dan kemudian diamini oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Persoalan ini menjadi satu hal yang marak diperbincangkan banyak pihak menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Pasalnya, orang yang ingin menjadi calon di Pilpres dan atau Pileg maupun Pilkada kudu mendapat dukungan dari partai politik maupun individu sesuai dengan batas pencalonan yang diatur di dalam undang-undang.

Dalam sebuah tulisan panjangnya yang berjudul "Rezim Telah Melakukan Kerusakan dan Kedzaliman", eks Staf Ahli Panglima TNI, Deddy S. Budiman mengungkap kebobrokan dari sistem demokrasi di era sekarang ini. 

Dia mengatakan, sistem ambang batas pencalonan yang dibangun melalui UU 7/2017 tentang Pemilu cukup membuktikan tindak tanduk koalisi partai politik di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bersinergi memperkuat kekuasaannya bersama para cukong.

"Pilpres, Pilkada, Pileg langsung berbiaya mahal, melalui sistem ambang batas, dilakukan dengan TSM (terstruktur, sistemeatis, dan masif) untuk tidak jurdil, dan dibiayai para pemodal/taipan, menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin boneka dan koruptor," ungkap Deddy sebagaimana dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/9).

Mayjen TNI Purnawirawan itu mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kalau 92 persen kepala daerah dibiayai pencalonannya oleh cukong-cukong.

"Menurut Menko Polhukam Mahfud MD 92 persen calon pemimpin, dibiayai oleh pemodal. Akhirnya sama-sama kita ketahui berapa banyak para pemimpin daerah yang terlibat korupsi, dan sekitar 80 persen tanah dan perijinan sudah diambil oleh para pengusaha Asing dan Aseng," bebernya.

Tidak hanya itu, gelagat para pemimpin pemerintahan untuk membalas budi para cukong jelas terlihat dari sejumlah regulasi yang diloloskan oleh DPR untuk segera disahkan. Inilah yang menjadi penegasan Deddy terkait arah keberpihakan pemerintah Jokowi saat ini.

"Akan halnya RUU Omnibuslaw, UU Minerba, UU Covid dan beberapa Perppu secara kasat mata hanya berpihak kepada pengusaha, ditenggarai sebagai bayaran jasa para pengusaha/Taipan, untuk memenangkan Pemilu termasuk Pilpres," ucapnya. 

"Sehingga jangan berharap para pejabat dan wakil rakyat akan berpihak kepada rakyat terutama bagi Bumiputera," demikian Deddy S. Budiman menambahkan.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39