Prof Ward: Cukong Mendanai Kampanye Politik Adalah Strategi Bisnis

Prof. Ward Berenschot/Net

Para cukong mendanai kampanye politik para calon kepala daerah merupakan sebuah strategi bisnis yang mempunyai dampak tidak baik pada sistem demokrasi.

Begitu yang disampaikan oleh Prof. Ward Berenschot dari University Van Amsterdam saat menjadi narasumber di acara diskusi virtual bertajuk "Ekonomi Politik Cukong Dalam Pilkada" yang diselenggarakan oleh LP3ES pada Rabu (16/9).

Prof Ward mengaku sudah sering membahas persoalan masalah uang dan ongkos politik yang cenderung melibatkan oligarki dalam demokrasi Indonesia.

"Maksudnya elit ekonomi, orang pebisnis yang punya uang bisa mempengaruhi kinerja pemerintah dan bisa mempengaruhi juga hasil pemilu," ujar Prof Ward.

Hal tersebut kata Prof Ward, sangat mengkhawatirkan lantaran akan membuat frustasi demokrasi. Juga demokrasi persepsi pemerintah dan politik yang tidak adil.

"Itu sesuatu yang disebut oleh Mahfud MD (Menkopolhukam), karena yang terjadi adalah mendanai kampanye salah satu calon bupati atau juga orang DPRD itu juga menjadi seperti strategi bisnis, itu menjadi salah satu strategi untuk setelah pemilu mendapatkan peluang yang baik," jelasnya.

Lanjutnya, para cukong mendanai kampanye politik merupakan sebuah strategi bisnis yang mempunyai beberapa dampak yang tidak baik.

Diantaranya, perusahaan bisa menghindari peraturan pemerintah, pemerintah bisa dapat akses kepada kontrak dan izin karena pasti diutamakan, dan perusahaan bisa mempengaruhi prosess untuk membuat UU dan peraturan.

"Maksudnya ada risiko sekarang pemerintah bisa jadi alat elit bisnis," katanya

Untuk itu, Ward menyampaikan ide yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko tersebut.

Yakni, integrasikan pilkada dengan pileg, electronik voting untuk menghindari saksi TPS yang mahal, melarang mahar politik, Bawaslu harus lebih tegas mengawasi serangan fajar, dan naikkan dana negara untuk partai politik.

"Supaya calon bupati tidak begitu tergantung orang bisnis kalau mau jadi bupati supaya orang biasa juga bisa jadi calon, dan supaya tidak harus ada hubungan antara transaksional diantara bisnis dan orang politik," katanya.

"Usulan atau ide yang bisa dilaksanakan lewat proses reformasi sistem electoral, dan menurut saya itu sangat dibutuhkan untuk memang menghentikan keselingkuhan bisnis dan politik yang begitu kuat sekarang," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39