Agar Tak Batasi Hak Warga Negara, Demokrat Minta Presidential Threshold 0 Persen

Anggota Komisi II DPR RI Demokrat Mohammad Muraz/Repro

Adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) dinilai membatasi hak politik warga negara. Sebab, dengan tingginya PT 20 persen seolah menghambat ruang gerak anak bangsa yang ingin berpartisipasi secara politik.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat Mohammad Muraz saat mengisi webinar Proklamasi Demokrasi Forum seri-ke 4 (PDF-4) bertajuk "Menjaga Demokrasi Kita Di Masa Pandemi" yang diselenggarakan DPP Partai Demokrat, Rabu malam (16/9).

"Memang masalah Presidential Threshold maupun Parlementary Threshold ini masyarakat berpendapat ini menghambat atau mengurangi hak-hak dari warga tertentu yang ingin bertarung di area itu, ya terutama masalah Presidential Threshold ya," ujar Muraz.

Muraz mengatakan, akan berbeda jika PT kembali 0 persen seperti dulu. Menurutnya, calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi juga semakin banyak. Hal ini, kata dia, akan mengurangi resiko pembelahan yang terjadi ditengah masyarakat pasca Pemilu.

"Kalau sebelumnya kan kita bisa melihat ketika PT itu 0 capres itu bisa melampaui 2, 3, 4 pasangan dan ternyata masyarakat juga didalam melaksanakan Pilpres ini lebih damai lebih bersatu dan bisa memilih yang terbaik menurut mereka," tuturnya.

"Ketika PT diterapkan dan hanya muncul 2 pasangan pada Pilpres kemaren yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini kan irisannya terlalu kuat sehingga ada hal-hal yang cukup dikhawatirkan dan mungkin masyarakat juga tidak ada pilihan yang lain hanya 2 itu," imbuh Muraz.

Atas dasar itu, Muraz berharap kepada partai-partai politik untuk mempertimbangkan agar PT kembali ke 0 persen. Supaya kontestasi dan rakyat bisa banyak pilihan untuk memilih pemimpinnya kelak.

"Kita berharap sih mudah-mudahan PT dipertimbangkan kembali oleh berbagai parpol yang memang mempunyai kewenangan kalau mungkin kembali ke 0 persen begitu," tutupnya.

Selain Muraz, narasumber lain dalam webinar tersebut antara lain Aktivis Demokrasi sekaligus Pemred The Jakarta Post Nezar Patria, Pemred Jawapos.com Dhimas Ginanjar Satria Perdana, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39