Kalau Muncul Klaster Covid-19 Di Pilkada, Presiden Yang Harus Tanggung Jawab

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net

Rakyat Indonesia dinilai tidak menginginkan adanya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah krisis ekonomi dan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Seperti disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, Pilkada merupakan keinginan Presiden Joko Widodo melalui Perppu 2/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR RI.

Sehingga, Presiden Jokowi harus bertanggungjawab jika Pilkada tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Termasuk ketika akhirnya memunculkan klaster baru Covid-19.

"Ya Presiden harus tanggung jawab dong. Maunya Presiden, Pilkada pada Desember 2020 berdasarkan Perppu. Kok kemarin bilang hati-hati klaster Pilkada? Pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan kebijakan pelaksanaan Pilkada Desember mendatang," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).

Saiful menilai, rakyat saat ini sedang tidak memikirkan Pilkada. Rakyat lebih memikirkan dan mementingkan kesehatan daripada politik.

"Pilkada di masa Covid-19 justru bukan daya tarik bagi masyarakat. Justru Pilkada di masa Covid merupakan pendidikan politik yang tidak membangun. Karena itu saya yakin masyarakat lebih mementingkan kesehatan daripada politik," jelas Saiful.

Bahkan, sambung Saiful, Pilkada saat ini bisa menjadi pemicu penyebaran Covid-19 yang lebih luas.

"Tapi kenapa Presiden tetap laksanakan Pilkada di tengah pandemi? Apalagi infrastruktur Pilkada kita belum memadai untuk protokol kesehatan, perkumpulan massa. Baik pada saat kampanye, pemilihan, bahkan perhitungan tidak akan terbendung," kata Saiful.

Dengan demikian, jika Covid-19 semakin menyebar luas, maka yang paling dipersalahkan pertama kali adalah Presiden Jokowi.

"Kalau Presiden benar-benar serius dalam penanganan corona, saya kira tidak ada pilihan lain selain terbitkan Perppu penundaan Pilkada, sampai vaksin ditemukan," pungkas Saiful.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pengamat: Pilkada Sebaiknya Dilanjutkan, Karena Bisa Jadi Instrumen Ngerem Resesi
Politik

Pengamat: Pilkada Sebaiknya ..

23 September 2020 18:50
Lanjutkan Kepemimpinan Risma, Eri Cahyadi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Berbasis Data
Politik

Lanjutkan Kepemimpinan Risma..

23 September 2020 18:29
Fraksi PAN Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Tapi Dengan Empat Syarat
Politik

Fraksi PAN Sepakat Pilkada D..

23 September 2020 18:24
KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September
Politik

KAMI Serukan Masyarakat Indo..

23 September 2020 18:06
Terganjal Keabsahan Ijazah, 1 Bapaslon Gagal Jadi Peserta Pilkada Merauke 2020
Politik

Terganjal Keabsahan Ijazah, ..

23 September 2020 17:53
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, PAN Minta Jokowi Buka Opsi Tunda Pilkada
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

23 September 2020 17:40
Sudirman Said: Kita Gak Punya Ruang Untuk Bicara Hal Lain, Karena Jargon Politik Mewarnai Seluruh Diskursus
Politik

Sudirman Said: Kita Gak Puny..

23 September 2020 17:40
Prihatin Kebangkitan Komunis, Presidium KAMI Surati Presiden Jokowi, Layangkan Tiga Tuntutan
Politik

Prihatin Kebangkitan Komunis..

23 September 2020 17:39