Benar, Prabowo Perlu Kepastian Hukum Terkait Pelanggar HAM Supaya Tidak Dipolitisasi Lagi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto/Net

Kepastian hukum yang menyatakan Prabowo Subianto bersih alias tidak terlibat pelanggaran HAM dalam kerusuhan 1998 yang berbau SARA dinilai penting.

Kepastian hukum bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu, agar tidak ada lagi politisasi isu Prabowo pelanggar HAM jika seandainya dia mencalonkan kembali sebagai calon presiden.

"Ini penting agar Prabowo tidak dipolitisasi lagi sebagai pelanggar HAM saat nyapres di 2024 nanti," kata Direktur Eksekutif Kajian Politik (KPN), Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).

Selain itu, dengan adanya kepastian hukum isu tersebut tidak lagi menjadi komoditas politik yang cenderung melemahkan sekaligus membuhuh karakter Prabowo secara pribadi.

"Jika semua clear, Prabowo tidak terlibat penculikan, maka ini justru menjadi keuntungan pribadi bagi figur seorang Prabowo," ujarnya.

Lebih jauh Adib berpendapat, jika kepastian hukum terkait hal tersebut telah didapatkan, peluang Menteri Pertahanan itu mencalonkan kembali sebagai presiden pada gelaran pilpres mendatang berpeluang besar.

"Secara komunikasi Prabowo sudah nyetel dengan Jokowi, apalagi peran-peran Prabowo yang cukup sentral misalnya ngurus ketahanan pangan," papar Adib.

"Itukan sebetulnya kode-kode yang diberikan Jokowi," tambahnya mengakhiri.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menyarankan pentingnya Gerindra segera mempersiapkan matang-matang pencolonan kembali Prabowo pada Pilpres 2024.

Salah satunya yang terpenting adalah memastikan secara hukum Prabowo tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998.

Menurut Arief, kekalahan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 disebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang kerap dikaitkan dengan sosok mantan Danjen Kopassus itu.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13