Dua Kementerian Ini Jadi Garda Depan Jawab Klaim Malaysia Atas Laut Ambalat

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha/Net

Dua kementerian harus menjadi garda depan dalam menjawab klaim sepihak Malaysia atas wilayah Laut Ambalat. Negeri jiran itu menerbitkan Buku Putih Pertahanan pada akhir tahun 2019, yag memuat peta Laut Ambalat sebagai wilayah mereka.

Dua kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha kedua kementerian punya tugas besar untuk mendaftarkan pulau di perairan tersebut ke PBB.

“Bukan terletak kepada Kementerian Pertahanan, tapi juga terletak pada KKP dan Kementerian Dalam Negeri. Hanya mereka yang punya wewenang yang diberikan kesempatan kepada PBB setiap tahunnya untuk daftarkan pulau-pulau itu,” kata Tamliha kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).

Legislator dari Fraksi PPP ini berharap pemerintah peka dengan adanya klaim Malaysia tersebut dan menyelesaikan pendaftaran pulau-pulau milik Indonesia ke PBB agar tidak ada klaim sepihak negeri jiran.

“Ini tergantung kepekaan pemerintahnya, saya berharap presiden memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri KKP untuk menyelesaikan pendaftaran pulau-pulau baik pulau terdepan, terluar, dan tertinggal ke PBB harus tuntas gitu,” paparnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mendaftarkan pulau-pulau ke PBB dan menegur Malaysia yang telah mengklaim teritorial Indonesia. Tamliha juga meminta pemerintah menduduki Pulau Ambalat, agar tidak direbut negara lain.

“Jangan itu dijadikan proyek cicilan tiap tahun. Mendaftarkan pulaunya nyicil-nyicil. Jangan juga presiden enggak dikasih tahu soal ini,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13