Di Hadapan Ketua DPD RI, Edy Rahmayadi Pastikan Sengketa Tanah Di Sumut Selesai 30 Persen Tahun Ini

Hal ini disampaikan Edy Rahmayadi saat menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Pendopo Rumah Dinas, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (16/9).

“Permasalahan pertanahan kita, baik HGU dan eks HGU dalam proses. Secepatnya, tahun ini kami targetkan 30 persen selesai,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi yang didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

Sementara terkait tanah Lapangan Udara Soewondo di eks Bandara Polonia Medan, yang juga ditanyakan oleh Ketua DPD, disampaikan Edy bahwa sudah diputuskan untuk dipindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini sedang dalam proses.

“Sudah ada perintah untuk dipindah ke Kabupaten Langkat,” ucap Edy. 

Sementara, terhadap upaya DPD RI untuk memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Gubernur Edy sangat berharap dapat segera dilakukan.

“Kita punya perkebunan yang luas sekali, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah,” ujar mantan Pangkostrad itu.

Selain persoalan sengketa lahan dan tanah, LaNyalla juga menyinggung beberapa proyek strategis nasional di Sumatera Utara. Di antaranya, Kaldera Toba, Rusunawa yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat, LRT Mebidang dan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu juga mendorong Pemprov Sumut untuk mencari cara guna meningkatkan volume ekspor Kopi Sumut yang masih memiliki peluang pasar dari 6 negara buyer, yakni Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea, Belanda, dan China.

“Setahu saya, mereka masih membutuhkan lebih dari yang selama ini dapat dipenuhi oleh Sumut,” jelas LaNyalla.

Di tempat yang sama, Senator asal Sumut, Willem TP Simarmata, meminta Pemprov Sumut meningkatkan perhatian kepada guru honorer, khususnya menyangkut penghasilan mereka yang masih jauh dari UMR.
“Padahal mereka sudah mengabdi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Simarmata.

Menjawab hal itu, Edy mengatakan, Pemprov Sumut sudah berupaya, meskipun kemampuan APBD untuk pendidikan masih belum maksimal. Sejak 2019, pihaknya telah menaikkan gaji guru honorer SMA dan SMK dari semula Rp 40 ribu/jam menjadi Rp 90 ribu/jam.

“Jadi kami harap guru honorer dapat gaji minimal sesuai UMR,” ujarnya, seraya menambahkan adanya subsidi SPP bagi pelajar SMA/SMK sebesar Rp 50 ribu/bulan/siswa.

Kemudian terkait penanganan Covid-19, Senator Sumut lainnya, Badikenita Sitepu, mengingatkan pentingnya memperhatikan kepulauan Nias. Mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan di kepulauan tersebut. Apalagi dari sebelumnya nol kasus, minggu ini telah terkonfirmasi 106 positif Covid-19.

“Betul, karena itu kami membuka posko di sana, untuk melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Kami juga melakukan penyekatan, meskipun bukan PSBB, di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang),” ungkap Gubernur Edy.

Pemprov Sumut juga diingatkan untuk berupaya mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat potensi penurunan pendapatan pemerintah dalam APBN, akibat target pajak yang tidak terpenuhi, sebagai dampak dari melambatnya ekonomi.
“Ini menjadi masalah serius terhadap kemampuan transfer pusat ke daerah,” tandas Senator asal Sumatera Barat, Alirman Sori.

Selain ditemani Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, LaNyalla juga didampingi 4 Senator asal Sumatera Utara, Pdt Willem TP Simarmata, Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nuh, dan Badikenita Sitepu.

Juga tampak Senator Fachrul Razi (Aceh), Alirman Sori (Sumatera Barat), Bustami Zainuddin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sulawesi Tenggara), Sylviana Murni (DKI Jakarta), serta Rahmat Shah yang merupakan mantan anggota DPD RI juga Ketua PMI Sumatera Utara.