Aneh, Partai Tak Punya Kursi DPRD Tapi Sibuk Terbitkan Rekomendasi Pilkada

Ilustrasi

Pemerintah tetap akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember nanti.

Namun demikian, pilkada 2020 dinilai memuat sejumlah persoalan serius. Tidak hanya soal kemampuan penyelenggara Pilkada yang dipertanyakan publik dalam kemampuannya hadapi situasi Covid-19, melainkan juga ada fenomena aneh.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebutkan, fenomena aneh yang dimaksud ialah adanya partai yang tidak punya kursi dan tidak pernah ikut Pemilu, tetapi sibuk mengeluarkan surat dukungan kepada pasangan calon kepala daerah.

"Aneh karena secara politik tidak ada argumen yang menguatkan langkah tersebut kecuali dipahami sebagai penumpang tak bertiket yang ingin duduk di barisan VVIP ruang pesawat. Ada kesan menumpang popularitas pasangan calon kepala daerah," ujar Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).

Kata Ubedilah, secara konstitusional dan UU juga tidak ada dasar yang menguatkan partai tanpa kursi, apalagi partai baru yang belum pernah ikut pemilu memberikan surat resmi dukungan kepada calon kepala daerah dan melakukan lobi-lobi politik.

Sambungnya, sejauh ini yang ditemukannya ialah Partai Gelora yang belum pernah ikut pemilu dan tentu tidak punya kursi di DPRD. Tetapi, terlihat sibuk lobi-lobi dan memberikan surat dukungan.

"Kemungkinan pola ini juga terjadi pada partai-partai lain yang tidak punya kursi di DPRD. Pola ini perlu perhatian karena memungkinkan munculnya dugaan mahar model baru dengan menjual dukungan," katanya.

Dengan demikian, Ubedilah berharap kepada KPU dan Bawaslu untuk mencermati pola baru saat ini agar demokrasi tetap berkualitas.

"Saya kira KPU dan Bawaslu perlu mencermati pola-pola ini, agar demokrasi dalam konteks pilkada lebih berkualitas," pungkas Ubedilah.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13