Selain Covid-19, N-20 Jadi Virus Baru Pilkada Serentak 2020

Komisioner KASN, Arie Budiman/Repro

Netralitas Apatur Sipil Negara (ASN) tak henti-hentinya jadi pembahasan di berbagai kalangan. Dengan hal tersebut, pihak-pihak terkait selalu mengimbau kepada ASN untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisioner Komisi Apatur Sipil Negara (KASN), Arie Budiman mengungkapkan, saat ini telah terjadi mutasi virus Covid-19 (C-19) yang sekarang bermutasi menjadi netralitas 2020 (N-20).

Virus tersebut merupakan virus baru yang luar biasa, karakteristiknya tidak nyata, hanya virtual.

Namun, pada praktiknya, sering dianggap remeh oleh para ASN. Virus tersebut sangat dinamis, daya tularnya sangat cepat, kemudian penyebarannya luar biasa.

"Udahlah paling juga ngelike masa sih salah. Kemudian mudah sekali bermutasi bentuk," ujarnya, Kamis (17/9) seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, virus tersebut sangat mudah berubah bentuk, seperti dari twitter ke instagram ke whatsapp dan sebagainya. Virus tersebut sangat dinamis, daya tularnya sangat cepat, kemudian penyebarannya luar biasa.

Arie menegaskan, ketika membahas tetang etika netralitas ASN, maka UU 5/2015 pasal 2 huruf f yang mengatur tentang penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Setiap ASN, kata Arie, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan manapun.

"ASN itu bebas dari kepentingan politik," tegasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, imbuh Arie, ada hal yang menjadi perhatian pihaknya yakni terjadi kekeliruan paradigma pola budaya di lingkup ASN.

Atas kecenderungan itulah, muncul alasan atau dalih bahwa ASN belum paham tentang UU.

"Itu menurut saya sangat tidak relevan. Ketika seseorang telah menjadi ASN seharusnya menjunjung tinggi setiap peraturan perundangan yang belaku," imbuhnya.

Sementara itu, Kasubdit Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri, Paskalis Baylon Meja mengungkapkan, pasangan calon (paslon) dilarang melibatkan ASN, kemudian dari perspektif ASN yakni, dirinya tidak boleh terlibat dalam paslon karena sudah diatur dalam UU.

Adapun peraturannya tertuang dalam UU 10/2016 Pasal 70 mengenai larangan keterlibatan ASN dalam kampanye.

"Dengan demikian, para ASN tinggal mengimplementasikan, penegasan kosistensi, tranparansi, dan kepastian. Jelas lembaganya, aturannya sudah jelas, dan jelas pelakunya. Jadi setiap saat ASN harus netral," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Gelar Konsolidasi Sikapi Polemik Cipta Kerja, BEM Nusantara Imbau Mahasiswa Tidak Mudah Terprovokasi
Politik

Gelar Konsolidasi Sikapi Pol..

21 Oktober 2020 00:19
Setahun Memimpin, Jokowi-Maruf Gagap Soal Kesehatan Dan Ketenagakerjaan
Politik

Setahun Memimpin, Jokowi-Mar..

20 Oktober 2020 22:02
Fuad Bawazier Tegaskan Indonesia Gunakan Metode Ekonomi Yang Enggak Relevan
Politik

Fuad Bawazier Tegaskan Indon..

20 Oktober 2020 21:34
Beberkan Catatan Minor Satu Tahun Jokowi-Maruf, Ketua Fraksi PKS: Masih Jauh Dari Keberhasilan!
Politik

Beberkan Catatan Minor Satu ..

20 Oktober 2020 21:23
Sri Mulyani Menkeu Terbaik, Fuad Bawazier: Ekonomi Babak Belur Begini Kok Bisa?
Politik

Sri Mulyani Menkeu Terbaik, ..

20 Oktober 2020 20:35
Ingatkan Presiden Jokowi, Aktivis 98: Demokrasi Bukan Gratis, Tapi Lahir Dari Air Mata Dan Darah Rakyat
Politik

Ingatkan Presiden Jokowi, Ak..

20 Oktober 2020 20:18
Luhut: Covid-19 Membuka Celah Transformasi Ekonomi Wujudkan Making Indonesia 4.0
Politik

Luhut: Covid-19 Membuka Cela..

20 Oktober 2020 20:07
Aturan Baru Bersepeda Dari Kemenhub Perlu Ditunjang Sarana dan Pra Sarana Keselamatan
Politik

Aturan Baru Bersepeda Dari K..

20 Oktober 2020 19:43