Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Selain Covid-19, N-20 Jadi Virus Baru Pilkada Serentak 2020

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Jumat, 18 September 2020, 03:48 WIB
Selain Covid-19, N-20 Jadi Virus Baru Pilkada Serentak 2020
Komisioner KASN, Arie Budiman/Repro
rmol news logo Netralitas Apatur Sipil Negara (ASN) tak henti-hentinya jadi pembahasan di berbagai kalangan. Dengan hal tersebut, pihak-pihak terkait selalu mengimbau kepada ASN untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisioner Komisi Apatur Sipil Negara (KASN), Arie Budiman mengungkapkan, saat ini telah terjadi mutasi virus Covid-19 (C-19) yang sekarang bermutasi menjadi netralitas 2020 (N-20).

Virus tersebut merupakan virus baru yang luar biasa, karakteristiknya tidak nyata, hanya virtual.

Namun, pada praktiknya, sering dianggap remeh oleh para ASN. Virus tersebut sangat dinamis, daya tularnya sangat cepat, kemudian penyebarannya luar biasa.

"Udahlah paling juga ngelike masa sih salah. Kemudian mudah sekali bermutasi bentuk," ujarnya, Kamis (17/9) seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, virus tersebut sangat mudah berubah bentuk, seperti dari twitter ke instagram ke whatsapp dan sebagainya. Virus tersebut sangat dinamis, daya tularnya sangat cepat, kemudian penyebarannya luar biasa.

Arie menegaskan, ketika membahas tetang etika netralitas ASN, maka UU 5/2015 pasal 2 huruf f yang mengatur tentang penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.

Setiap ASN, kata Arie, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan manapun.

"ASN itu bebas dari kepentingan politik," tegasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, imbuh Arie, ada hal yang menjadi perhatian pihaknya yakni terjadi kekeliruan paradigma pola budaya di lingkup ASN.

Atas kecenderungan itulah, muncul alasan atau dalih bahwa ASN belum paham tentang UU.

"Itu menurut saya sangat tidak relevan. Ketika seseorang telah menjadi ASN seharusnya menjunjung tinggi setiap peraturan perundangan yang belaku," imbuhnya.

Sementara itu, Kasubdit Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri, Paskalis Baylon Meja mengungkapkan, pasangan calon (paslon) dilarang melibatkan ASN, kemudian dari perspektif ASN yakni, dirinya tidak boleh terlibat dalam paslon karena sudah diatur dalam UU.

Adapun peraturannya tertuang dalam UU 10/2016 Pasal 70 mengenai larangan keterlibatan ASN dalam kampanye.

"Dengan demikian, para ASN tinggal mengimplementasikan, penegasan kosistensi, tranparansi, dan kepastian. Jelas lembaganya, aturannya sudah jelas, dan jelas pelakunya. Jadi setiap saat ASN harus netral," pungkasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA