Perludem: Pemerintah Tidak Akan Dinilai Gagal Kalau Menunda Pilkada

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa/Net

Saran kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020 karena pandemi Covid-19 yang masih belum mereda penyebarannya kembali disampaikan aktivis Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem).

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa mengatakan, pemerintah memiliki alasan regulatif untuk bisa mengedepankan keselamatan seluruh pihak yang terlibat di pilkada untuk selamat dari ancaman Covid-19.

"Apakah mungkin ditunda? Jawabannya ya mungkin. Karena di Perppu 2/2020 yang sekarang di undangkan menjadi UU 6/2020 membuka kemungkinan itu. Jadi kalau misalnya ternyata situasinya memburuk memang bisa ditunda," ujar Khoirunnisa dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa, Mungkinkah?', Jumat (18/9).

Bahkan, sosok yang kerab disapa Ninis ini juga membeberkan alternatif mekanisme penundaan pilkada yang bisa ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara.

"Kalau mau menunda seluruh daerah, 270 daerah, maka KPU harus mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR. Di UU Pilkada juga, UU 8/2015, terbuka opsi penundaan parsial, jadi pendekatannya per daerah," ungkapnya.

Penudaan Pilkada berdasarkan daerah, dijelaskan Ninis, dimungkinkan karena penyebaran Covid-19 di daerah-daerah seringkali berubah-ubah dari yang tadinya masih berada di zonanya hijau kemudian berubah menjadi kuning, oranye, merah atau bahkan hitam.

"Pendekatannya bisa per daerah," tekannya.

Oleh karena itu, Ninis mengharapkan pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk pelaksanaan pilkada di tengah Covid-19 ini. Di mana ia pun sepakat bahwa keselamatan petugas penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih harus lebih diutamakan.

"Yang mau saya katakan adalah, misal ini situasi Covid-19 ini juga belum membaik, bahkan angkanya cukup meningkat, nanti memutuskan untuk menunda itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, pemerintah gagal dalam berdemokrasi," tuturnya.

"Justru masyarakat menilainya pemerintah tanggap melihat situasi, cepat melihat situasi," demikian Khoirunnisa.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22